Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Penanganan Covid

Aturan Baru Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Bisa Gunakan Jenis Vaksin Seperti Program Pemerintah

Vaksin Covid-19 yang dimaksud tersebut juga tidak boleh diperjualbelikan dan harus diberikan tanda khusus yang bisa dikenali secara kasat mata

Aturan Baru Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Bisa Gunakan Jenis Vaksin Seperti Program Pemerintah
Tribunnews/Herudin
Petugas medis melakukan vaksinasi Covid-19 kepada warga Rusun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Senin (14/6/2021). Pemerintah menargetkan ada 7,5 juta vaksinasi warga di Jakarta pada akhir Agustus mendatang. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai?herd immunity (kekebalan komunal) sehingga penyebaran Covid-19 dapat ditekan. Tribunnews/Herudin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kesehatan memperbarui aturan mengenai pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 untuk meningkatkan cakupan program vaksinasi nasional.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 18 Tahun 2021 yang diterbitkan tanggal 28 Mei 2021 lalu, Kementerian Kesehatan mengizinkan penggunaan jenis vaksin Covid-19 yang sama antara program vaksinasi pemerintah dengan vaksinasi Gotong Royong.

Dengan ketentuan bahwa jenis vaksin Covid-19 untuk vaksinasi program yang diperoleh dari hibah, sumbangan, ataupun pemberian baik dari masyarakat maupun negara lain.

"Vaksin Covid-19 yang dimaksud tersebut juga tidak boleh diperjualbelikan dan harus diberikan tanda khusus yang bisa dikenali secara kasat mata," tulis keterangan resmi yang diterima, Senin (14/6/2021).

PMK terbaru ini juga mengatur mengenai penanganan Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Covid-19 yang membutuhkan pengobatan dan perawatan di faskes sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan.

Aspek pembiayaan, bagi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maka akan ditanggung melalui mekanisme JKN dan dapat dilakukan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Baca juga: Menkes: Kejar Target 1 Juta Vaksinasi per Hari, TNI dan Polri Dilibatkan 

Untuk peserta nonaktif dan bukan peserta JKN akan didanai melalui mekanisme penadaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Baca juga: Jokowi Minta Akhir Agustus Anies Sudah Vaksinasi 7,5 Juta Penduduk Jakarta

Pelayanan kesehatan yang akan diberikan setara dengan kelas III program Jaminan Kesehatan Nasional atau diatas kelas III atas keinginan sendiri dengan selisih biaya ditanggung oleh yang bersangkutan.

Baca juga: KPCPEN: Yogyakarta Jadi Kota Vaksinasi Terbanyak Setelah Bali dan Jakarta

Pembaruan ketentuan ini, merupakan upaya Kementerian Kesehatan sebagai penyelenggara program vaksinasi nasional untuk mempercepat kegiatan vaksinasi dalam rangka mencapai kekebalan kelompok dengan terus memerhatikan kebutuhan vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

PMK terbaru ini menggantikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 dengan sejumlah perubahan menyesuaikan situasi dan kondisi terkini.

Halaman
12
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas