Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ekonom Piter Abdullah mendukung langkah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang berencana memodernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam).

Modernisasi Alpalhankam itu, dengan jangka waktu selama 25 tahun hingga 2044 yang disebut-sebut sebesar Rp 1.700 triliun.

Baginya, nilai tersebut rasional.

Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia itu, usulan anggaran sekitar 1.700 triliun tersebut seharusnya dilihat lebih teliti sebelum dikritisi.

Apalagi, rencana belanja ini bukan untuk setahun.

Baca juga: Menhan Prabowo Subianto Bertemu Connie Bakrie, Diduga Membahas Soal Alutsista

"Kalau untuk 20 tahun artinya, kan, anggarannya hanya Rp80 triliunan setahun," ucapnya saat dihubungi, Selasa (15/6/2021).

Piter menerangkan harga Alpalhankam memang tidak ada yang murah. Wajar menurutnya lantaran untuk pertahanan suatu negara.

"Kita ini memang sering tidak konsisten, pengin negara kuat, tapi begitu pemerintah menganggarkan pembelian alpalhankam kita protes," ucapnya.

Baca juga: Menhan Prabowo Subianto Bertemu Connie Bakrie, Diduga Membahas Soal Alutsista

Ia mencontohkan dengan respons masyarakat yang secara swadaya berdonasi untuk membeli alpalhankam untuk mengganti KRI Nanggala-402 yang tenggalam.

"Ketika kapal selam kita tenggelam, kita bahkan ramai-ramai urunan mau bantu beli kapal selam baru. Ternyata harganya tidak mungkin dibeli dengan urunan," terangnya.

Selain itu, kata Piter, mestinya usulan tersebut dilihat secara rasional dan dikomparasi dengan beberapa faktor lain.

"Dengan total anggaran, dibandingkan dengan luas wilayah, dibandingkan dengan anggaran militer negara lain," sambungnya.

Ia mengingatkan, pertahanan dan keamanan negara menjadi kewajiban pemerintah, dan sudah seharusnya pemerintah merencanakan pembelian Alpalhankam untuk memperkuat pertahanan keamanan, termasuk di dalamnya adalah kedaulatan ekonomi.

Baca juga: Anggota Komisi I DPR RI Dukung Modernisasi Alutsista Selama Asalkan Rasional

“Menjaga kedaulatan Itu termasuk kedaulatan ekonomi. Termasuk didalamnya menjaga sumber-sumber ekonomi, infrastruktur ekonomi. Tidak hanya yang dibangun oleh Presiden Jokowi,” ujarnya.

“Menjaga kedaulatan adalah tugas TNI, tapi harus didukung dengan alat keamanan - alutsista. Punya tentara tapi gak punya meriam. Gak punya kapal. Gak punya pesawatnya. Terus menjaga kedaulatannya bagaimana?" kata dia.

Karenanya, Piter mengajak publik mempersoalkan hal yang lebih substansial daripada mengkritisi rencana Rp1.700 triliun tersebut yang masih digodok

"Yang penting adalah bagaimana proses pembeliannya, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan?"

Baca juga: Kemhan: Ada Audit BPK dan Inspektorat Awasi Modernisasi Alutsista 25 Tahun ke Depan

Sebelumnya Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengaku sudah menyusun sistem yang bisa cegah penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan alutsista.

Prabowo mengatakan dirinya akan melibatkan BPKP, Kejaksaan, hingga BPK untuk melakukan pengecekan semua kontrak proyek pertahanan. Caranya, sebelum kontrak diteken dan berjalan efektif, kontrak akan diperiksa terlebih dahulu oleh BPKP, BPK, hingga Kejaksaan.

"Saya rencananya dan kita sudah coba sekarang ini. Saya rencananya mengundang kejaksaan, BPKP sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif," ungkap Prabowo dalam podcast Deddy Corbuzier seperti dilihat, Minggu.

“Jadi kontrak itu ada berapa tahap, jadi ada kontrak awal, ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, kondisi keuangan, kondisi ini itu. Dalam perjalanan ini saya akan minta kejaksaan, BPKP dan BPK," paparnya.

Cara lainnya yang akan dilakukan Prabowo adalah bernegosiasi langsung dengan produsen alpalhankam. Hal itu dilakukan untuk mengetahui detail harga sebenarnya tanpa melalui calo.

"Saya negosiasi langsung dengan produsen sehingga saya ingin tahu harga yang sebenarnya itu berapa apa sih? Kalau kita mau beli alat ini harganya berapa," ujar Prabowo.