Belanja Alutsista 25 Tahun Rp 1.700 T, Ekonom: Sumber Ekonomi Perlu Dijaga
Modernisasi Alpalhankam itu, dengan jangka waktu selama 25 tahun hingga 2044 yang disebut-sebut sebesar Rp1.700 triliun dianggap masih rasional
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ekonom Piter Abdullah mendukung langkah Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang berencana memodernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam).
Modernisasi Alpalhankam itu, dengan jangka waktu selama 25 tahun hingga 2044 yang disebut-sebut sebesar Rp 1.700 triliun.
Baginya, nilai tersebut rasional.
Menurut Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia itu, usulan anggaran sekitar 1.700 triliun tersebut seharusnya dilihat lebih teliti sebelum dikritisi.
Apalagi, rencana belanja ini bukan untuk setahun.
Baca juga: Menhan Prabowo Subianto Bertemu Connie Bakrie, Diduga Membahas Soal Alutsista
"Kalau untuk 20 tahun artinya, kan, anggarannya hanya Rp80 triliunan setahun," ucapnya saat dihubungi, Selasa (15/6/2021).
Piter menerangkan harga Alpalhankam memang tidak ada yang murah. Wajar menurutnya lantaran untuk pertahanan suatu negara.
"Kita ini memang sering tidak konsisten, pengin negara kuat, tapi begitu pemerintah menganggarkan pembelian alpalhankam kita protes," ucapnya.
Baca juga: Menhan Prabowo Subianto Bertemu Connie Bakrie, Diduga Membahas Soal Alutsista
Ia mencontohkan dengan respons masyarakat yang secara swadaya berdonasi untuk membeli alpalhankam untuk mengganti KRI Nanggala-402 yang tenggalam.
"Ketika kapal selam kita tenggelam, kita bahkan ramai-ramai urunan mau bantu beli kapal selam baru. Ternyata harganya tidak mungkin dibeli dengan urunan," terangnya.
Selain itu, kata Piter, mestinya usulan tersebut dilihat secara rasional dan dikomparasi dengan beberapa faktor lain.
"Dengan total anggaran, dibandingkan dengan luas wilayah, dibandingkan dengan anggaran militer negara lain," sambungnya.
Ia mengingatkan, pertahanan dan keamanan negara menjadi kewajiban pemerintah, dan sudah seharusnya pemerintah merencanakan pembelian Alpalhankam untuk memperkuat pertahanan keamanan, termasuk di dalamnya adalah kedaulatan ekonomi.
Baca juga: Anggota Komisi I DPR RI Dukung Modernisasi Alutsista Selama Asalkan Rasional
