“Menjaga kedaulatan Itu termasuk kedaulatan ekonomi. Termasuk didalamnya menjaga sumber-sumber ekonomi, infrastruktur ekonomi. Tidak hanya yang dibangun oleh Presiden Jokowi,” ujarnya.

“Menjaga kedaulatan adalah tugas TNI, tapi harus didukung dengan alat keamanan - alutsista. Punya tentara tapi gak punya meriam. Gak punya kapal. Gak punya pesawatnya. Terus menjaga kedaulatannya bagaimana?" kata dia.

Karenanya, Piter mengajak publik mempersoalkan hal yang lebih substansial daripada mengkritisi rencana Rp1.700 triliun tersebut yang masih digodok

"Yang penting adalah bagaimana proses pembeliannya, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan?"

Baca juga: Kemhan: Ada Audit BPK dan Inspektorat Awasi Modernisasi Alutsista 25 Tahun ke Depan

Sebelumnya Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengaku sudah menyusun sistem yang bisa cegah penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan alutsista.

Prabowo mengatakan dirinya akan melibatkan BPKP, Kejaksaan, hingga BPK untuk melakukan pengecekan semua kontrak proyek pertahanan. Caranya, sebelum kontrak diteken dan berjalan efektif, kontrak akan diperiksa terlebih dahulu oleh BPKP, BPK, hingga Kejaksaan.

"Saya rencananya dan kita sudah coba sekarang ini. Saya rencananya mengundang kejaksaan, BPKP sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif," ungkap Prabowo dalam podcast Deddy Corbuzier seperti dilihat, Minggu.

“Jadi kontrak itu ada berapa tahap, jadi ada kontrak awal, ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, kondisi keuangan, kondisi ini itu. Dalam perjalanan ini saya akan minta kejaksaan, BPKP dan BPK," paparnya.

Cara lainnya yang akan dilakukan Prabowo adalah bernegosiasi langsung dengan produsen alpalhankam. Hal itu dilakukan untuk mengetahui detail harga sebenarnya tanpa melalui calo.

"Saya negosiasi langsung dengan produsen sehingga saya ingin tahu harga yang sebenarnya itu berapa apa sih? Kalau kita mau beli alat ini harganya berapa," ujar Prabowo.