Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Penanganan Covid

Stafsus Presiden Bertemu Wagub Jatim, Bahas Alokasi Vaksinasi Kaum Difabel

Stafsus presiden meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk memprioritaskan pelaksanaan vaksinasi bagi kaum difabel.

Stafsus Presiden Bertemu Wagub Jatim, Bahas Alokasi Vaksinasi Kaum Difabel
Tribunnews/Herudin
Petugas medis melakukan vaksinasi Covid-19 kepada warga Rusun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Senin (14/6/2021). Pemerintah menargetkan ada 7,5 juta vaksinasi warga di Jakarta pada akhir Agustus mendatang. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai?herd immunity (kekebalan komunal) sehingga penyebaran Covid-19 dapat ditekan. Tribunnews/Herudin 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Stafsus (Staf Khusus) Presiden Angkie Yudistia telah melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Jawa Timur (Wagub Jatim) Emil Dardak, di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Senin (14/6/2021).

Angkie mengatakan dalam pertemuan tersebut, ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk memprioritaskan pelaksanaan vaksinasi bagi kaum difabel.

"Ada beberapa poin yang kita bicarakan, yang pertama perihal alokasi vaksinasi disabilitas untuk dapat diprioritaskan di Jawa Timur. Yang kedua, itu adalah perihal bangkit ekonomi untuk teman-teman disabilitas dapat disesuaikan dan kemampuan ekonominya, sehingga di saat pandemi COVID-19 ini dapat bertahan dan hidup," ujar Angkie dikutip dari Sekretariat Kabinet, Selasa (15/6/2021).

Selain itu, pertemuan tersebut kata Angkie dilakukan untuk menyinergikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pemenuhan hak kamu difabel.

"Saya dari Stafsus Presiden sangat berterima kasih dan mengapresiasi kepada Wakil Gubernur Jawa Timur yang telah menerima kami dalam rangka kami untuk sinergi bersama atas arahan dari Bapak Presiden tentang penyandang disabilitas," ujarnya.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada periode 2019-2020 telah mengesahkan tujuh peraturan pemerintah (PP) dan dua peraturan presiden (perpres) sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019.

Terkait hal itu, ujar Angkie, Presiden juga telah memberikan arahan agar peraturan-peraturan tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan otonomi masing-masing daerah untuk kemudian manfaatnya dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas.

Baca juga: Aturan Baru Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Bisa Gunakan Jenis Vaksin Seperti Program Pemerintah

"Mohon dukungan dari Pemerintah Jawa Timur bahwa akan dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 yang insyaallah tahun ini akan diresmikan oleh Bapak Presiden sekitar bulan Desember 2021," ujar Angkie.

Sementara itu, Wagub Jatim Emil Dardak mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen memprioritaskan vaksinasi bagi penyandang disabilitas.

Halaman
12
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas