Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Respons Bawaslu RI Sikapi Putusan MK Terkait Verifikasi Partai Politik

Fritz Edward Siregar menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVIII/2020 soal verifikasi partai politik.

Respons Bawaslu RI Sikapi Putusan MK Terkait Verifikasi Partai Politik
Tribunnews.com/ Danang Triatmojo
Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar (kedua dari kiri) dalam diskusi 'Persiapan dan Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024', di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (16/6/2021). 

Laporan wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Fritz Edward Siregar menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVIII/2020 soal verifikasi partai politik.

Menurutnya putusan tersebut membutuhkan proses pengawasan yang tidak mudah.

Terlebih ada partai politik yang harus dan tidak harus melewati verifikasi faktual.

"Kemarin Mahkamah Konstitusi melalui putusan 55 Tahun 2020 juga telah mengatakan mengenai verifikasi parpol, ada yang harus diverifikasi secara faktual dan administrasi, tapi ada juga yang hanya dilakukan administrasi," kata Fritz dalam diskusi 'Persiapan dan Tantangan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024', Rabu (16/6/2021).

Bentuk pengawasan itu kata Fritz menyangkut bagaimana pengawasan perpindahan anggota partai politik baik mereka yang tak lagi menjadi anggota di partai tersebut ataupun pengurus yang tidak lagi menjabat alias sudah beralih.

Baca juga: Bawaslu dan KPU Sebut Peran DKPP Penting untuk Demokrasi dan Pemilu

Bentuk pengawasan juga ada pada bagaimana proses anggota parpol yang diverifikasi tanpa ditanyakan ke orang yang bersangkutan.

Sebab mungkin saja nama orang tersebut dicatut untuk kepentingan individu atau kelompok.

"Ini kan juga membutuhkan proses, bagaimana anggota parpol yang sudah bukan lagi menjadi anggota parpol, atau bagaimana dengan pengurus yang sudah bukan lagi menjadi pengurus atau sudah beralih. Atau bagaimana proses anggota parpol yang diverifikasi tanpa ditanyakan dulu ke orangnya. Jangan-jangan namanya dicatut," ujarnya.

Baca juga: Tak Temui Gangguan Signifikan, Bawaslu RI Nyatakan Gelaran PSU Pilgub Kalsel Berjalan Kondusif

"Sehingga ini kan perlu kita melakukan pengawasan. Bawaslu hadir memberi perlindungan parpol sebagai peserta, penyelenggara dan juga kepada masyarakat terhadap proses verifikasi parpol," sambung Fritz.

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas