Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Alasan KPU Usulkan Pemilu 2024 Digelar pada 21 Februari

Pertimbangan terakhir, rekapitulasi  perhitungan suara tidak bertepatan dengan hari raya keagamaan atau Idul Fitri.

Alasan KPU Usulkan Pemilu 2024 Digelar pada 21 Februari
Tribunnews/Jeprima
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra memberikan kata sambutan pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Antara KPU dengan BSSN dan Garuda Indonesia di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (2/6/2021). Dari dua kerja sama yang dilakukan diharapkan dapat mewujudkan efektivitas kerja, terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam hal perlindungan informasi dan transaksi elektronik maupun dalam hal pelayanan angkutan udara serta kargo untuk suksesnya pemilu dan pilkada. Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA—Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengungkap alasan mengusulkan ke pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar pemilihan umum (pemilu) pada 2024 digelar lebih cepat dari 21 April, yakni menjadi 21 Februari.

Hal ini disampaikan Ilham dalam  Webinar Nasional dengan Topik "Roadmap Pemilu 2024," Kamis (17/6/2021).

“Saya sampaikan ini masih belum ditetapkan sama sekali ini. Ini belum diketok dan belum final. Ini adalah perhitungan KPU RI dalam menghitung persiapan-persiapan penyelenggaraan pemilu dan Pilkada kedepannya,” ujar Ilham.

“Kami mengusulkan dilaksanakan pada 21 Februari 2024,” jelasnya.

Baca juga: KPU Mulai Susun Roadmap Infrastruktur Teknologi Informasi untuk Pemilu-Pilkada 2024

Pertimbangan pertama adalah memberikan waktu yang memadai antara penyelesaian sengketa hasil pemilu dan penetapan hasil pemilu dengan jadwal pencalonan pemilihan (Pilkada).

“Jadi  salah satu syarat pencalonan pemilihan atau Pilkada adalah hasil pemilu 2024. Nah kalau kita buat pada April 2024, seperti biasanya kira lakukan di tahun 2004, 2009, 2014 dan 2019, maka ini berimplikasi  kepada adanya kekosongan untuk hasil pemilu 2024,” jelasnya.

Kedua, memperhatikan beban kerja badan ad hoc pada tahapan Pemilu yang beririsan dengan tahapan Pilkada.

Ketiga, agar hari pemungutan suara tidak bertepatan dengan kegiatan keagamaan (Bulan Ramadan).

Pertimbangan terakhir, rekapitulasi  perhitungan suara tidak bertepatan dengan hari raya keagamaan atau Idul Fitri.

Baca juga: Bawaslu dan KPU Sebut Peran DKPP Penting untuk Demokrasi dan Pemilu

“Kita upayakan tidak bertepatan dengan jari raya keagamaan Idul Fitri,” ucapnya.

“Nah ini menjadi catatan kenapa kita ingin adakan pada bulan Februari 2024,” jelasnya. (*)

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas