Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam upaya mitigasi akibat dampak perubahan iklim, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan terbentuknya Program Kampung Iklim (Proklim) sejumlah 20.000 desa pada tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK, Laksmi Dhewanti saat membuka Pameran Virtual Proklim, Kamis (17/06/2021).

"Kami meyakini kita semua bisa dan dapat menjadi motor utama dalam menciptakan kelestarian lingkungan hidup," kata Laksmi, Kamis.

Dampak perubahan iklim semakin terasa di dunia, termasuk di Indonesia.

Dampak perubahan iklim salah satunya berupa kenaikan permukaan air laut.

Fenomena ini menyebabkan terjadinya abrasi berupa berubahnya posisi garis pantai yang berakibat berubahnya ekosistem gambut.

Padahal ekosistem gambut berfungsi sebagai habitat ikan dan penahan gelombang pasang dan tsunami.

Selain berdampak pada keanekaragaman hayati, perubahan iklim juga berdampak pada perekonomian nelayan dan petani yang juga akan berdampak pada perekonomian negara.

Akibat perubahan iklim, terjadi fenomena la nina dan el nino yang tidak bisa diprediksi.

Fenomena cuaca el nino yang sangat ekstrem dan rentan terjadi bencana kekeringan, larang pangan, hingga kebakaran hutan.

Disaat fenomena la nina atau musim basah dengan hujan intensitas tinggi rentan menyebabkan terjadinya longsor di dataran tinggi dan banjir di daerah dataran rendah.

KLHK menyelenggarakan Proklim yang merupakan Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim di Tingkat Tapak Berbasis Komunitas di Indonesia.

Baca juga: Adaptasi Perubahan Iklim, Desa Mensiau Kalimantan Barat Manfaatkan Limbah Kayu Untuk Disinfektan

Proklim merupakan program sinergi aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang berlingkup nasional guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain, untuk penguatan kapasitas adaptasi dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).