Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para relawan yang tergabung dalam Lapor Covid-19 dan organisasi CISDI mendesak Presiden Joko Widodo untuk memprioritaskan kesehatan masyarakat seiring melonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah.

Relawan Lapor Covid-19, Ahmad Arif menyebut lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia saat ini buntut dari inkonsistensi kebijakan yang dilakukan pemerintah, selain penerapan protokol kesehatan (prokes) di masyarakat yang mulai kendor.

"Misalnya satu kementerian kebijakan pembatasan dan prokes, kementerian lain mendorong mobilitas. Kegagalan bansos dan jaring pengamana memaksa orang untuk tetap bekerja diluar termasuk di kantor, yang juga sangat beresiko," kata Arif di konferensi pers, Minggu (20/6/2021).

Banyaknya masyarakat yang masih tidak percaya Covid-19, menolak vaksin, hingga kendornya prokes disebut Arif juga karena kegagalan komunikasi resiko yang dilakukan pemerintah.

Salah satunya karena data yang tidak transparan.

Data tracing dan tracking serta data kematian yang disuguhkan pemerintah under reporting.

Baca juga: Angka Kematian Covid-19 di Brasil Tembus 500.000, Tertinggi Kedua di Dunia

Masyarakat menghadapi Covid-19 seperti disuruh membaca peta buta dan tidak menyadari tingginya resiko yang ada disekitar.

Padahal transparansi data dan informasi menurutnya menjadi kunci penting bagi pemahaman dan respon warga dalam merespon wabah.

"Intinya kami melihat tidak ada kepemimpinan yang tegas dan jelas ditengah krisis covid-19 ini," kata Arif.

Pendiri CISDI, Diah Saminarsi yang juga merupakan Senior Advisor on Gender and Youth WHO mengatakan sejak awal Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan bahwa mayoritas penangan pandemi ini akan berada ditangan pemerintah.

Baca juga: Kasus Covid-19 Meningkat, KAI Perketat Penerapan Protokol Kesehatan, Apa Saja?

Diah mengatakan sebenarnya pemerintah pusat dapat mengambil banyak pelajaran penangan pandemi yang dilakukan di tingkat global.

Tidak harus copy paste, namun mengambil manfaat dari kebijakan yang sudah ada yang berdasarkan regulasi kesehatan internasional.

Indonesia sendiri tergabung dalam anggota WHO yang menurutnya memiliki kewajiban patuh pada regulasi yang telah ditetapkan regulasi kesehatan internasional.

"Kalau kebijakan pemerintah pusat clear, sesuai rekomendasi WHO, maka saat ini PCR test yang delay harusnya tidak lagi jadi masalah. Karena sejak September 2020, WHO sudah mengeluarkan petunjuk teknis yang memperbolehkan dan mendukung adanya test antigen," kata Diah.

Baca juga: Kemenkes Sebut Yoga Baik untuk Kesehatan Fisik dan Mental, Terbukti Membantu Pasien Covid-19

"Jadi test antigen disebut 2 oleh WHO yang boleh pada saat itu merek Korea dan Amerika. Tapi intinya test antigen dengan akurasi yang tepat dianjurkan untuk negara low middle income country, dimana Indonesia masuk dalam kelompok tersebut," lanjutnya.

Diah mengatakan Covid-19 yang dihadapi dunia tahun 2020 berbeda dengan Covid-19 yang dihadapi di tahun 2021, dengan adanya varian baru delta dan alpha yang masuk Indonesia.

Karena itu, dibutuhkan penyesuaian kebijakan atau penambahan kebijakan yang harus dilakukan pemerintah agar pandemi dapat diatasi.

"Kalau dulu cukup dengan lockdown, apakah saat ini cukup dengan lockdown saja atau perlu ada kebijakan pendukung lain yang bisa menghandle ini," ujarnya.