Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

POPULER NASIONAL Daftar Formasi CPNS 2021 Instansi Pusat | Jokowi Harapan Terakhir 75 Pegawai KPK

Berita populer nasional Tribunnews. Daftar formasi CPNS 2021 instansi pusat hingga Jokowi harapan terakhir 75 pegawai KPK.

Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Muhammad Nursina Rasyidin
zoom-in POPULER NASIONAL Daftar Formasi CPNS 2021 Instansi Pusat | Jokowi Harapan Terakhir 75 Pegawai KPK
Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Muchlis Jr
Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan proyek lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek di Stasiun LRT Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (9/6/2021). Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga sempat menjajal jalur lintas pelayanan 1 LRT yang membentang dari Stasiun TMII (Jakarta Timur) hingga Stasiun Harjamukti (Cibubur). Proyek LRT tersebut diharapkan bisa beroperasi pada tahun 2022 mendatang. Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Muchlis Jr 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini berita populer nasional Tribunnews selama 24 jam terakhir.

Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 sebentar lagi akan dibuka.

Sejumlah instansi pusat telah merilis daftar formasi yang dibutuhkan.

Di antaranya diperuntukkan bagi lulusan SMA/sederajat.

Sementara itu, Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, Busyro Muqoddas, mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi harapan terakhir 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Baca juga: Info CPNS Kemlu 2021: Ini Daftar Formasi untuk Lulusan S1

Baca juga: Kemenhub Buka 2.445 Formasi CPNS 2021, Bisa Dilamar oleh Lulusan SMA Sederajat hingga S2

Busyro kembali mengingatkan soal pernyataan Jokowi yang mengatakan hasil asesmen TWK tak serta menjadi dasar pemecatan 75 pegawai KPK itu.

Dirangkum Tribunnews, berikut ini berita populer nasional yang dapat Anda simak:

BERITA TERKAIT

1. Istana Ingatkan Pernyataan Jokowi soal Presiden 3 Periode

Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Sentra Vaksinasi Covid-19 Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI), Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (9/6/2021). Vaksinasi tersebut diperuntukkan bagi kurang lebih 1.500 orang yang terdiri atas kelompok warga lanjut usia (lansia), pelayan publik, tenaga kependidikan, dan penyedia layanan transportasi (pengemudi ojol dan ojek pangkalan). Turut serta dalam peninjauan itu antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro, dan Direktur Utama RSUI Astuti Giantini. Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Muchlis Jr
Presiden Joko Widodo meninjau pelaksanaan vaksinasi massal di Sentra Vaksinasi Covid-19 Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI), Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (9/6/2021). Vaksinasi tersebut diperuntukkan bagi kurang lebih 1.500 orang yang terdiri atas kelompok warga lanjut usia (lansia), pelayan publik, tenaga kependidikan, dan penyedia layanan transportasi (pengemudi ojol dan ojek pangkalan). Turut serta dalam peninjauan itu antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro, dan Direktur Utama RSUI Astuti Giantini. Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Muchlis Jr (Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Muchlis Jr)

Wacana jabatan presiden tiga periode kembali mencuat.

Pada Sabtu (19/6/2021), digelar Syukuran Sekretariat Nasional Jokowi-Prabowo 2024.

Terkait hal itu, pihak Istana Kepresidenan RI melalui Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, mengatakan saat ini Presiden Jokowi tetap berpegang teguh kepada Konstitusi.

"Mengingatkan kembali, Presiden Jokowi tegak lurus konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998," ujar Fadjroel dalam keterangan tertulisnya, Sabtu.

Menurut Fadjroel, sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen pertama menyebutkan, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan."

Selain itu, lanjut dia, Jokowi telah dua kali menyatakan menolak wacana jabatan presiden selama tiga periode.

Baca selengkapnya >>>

Baca juga: Pakar: Jika Jokowi Tak Lepas Tangan, Polemik TWK Pegawai KPK Bisa Cepat Selesai

Baca juga: Reaksi Jubir Presiden Terkait Beredarnya Poster Undangan Syukuran Seknas Jokowi-Prabowo 2024

2. Daftar Instansi Pusat yang Rilis Formasi CPNS 2021

Peserta seleksi kompetisi bidang (SKB) bagi CPNS Pemkot Surabaya bersiap mengikuti tes di GOR Pancasila, Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (22/9/2020). Seleksi itu menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, mulai dari mengenakan masker, pelindung wajah, dan sarung tangan serta jarak antar peserta tes, termasuk memisahkan peserta dengan hasil rapid tes reaktif dalam bilik khusus. Sebanyak 1.142 orang mengikuti SKB CPNS Pemkot Surabaya selama 3 hari di mana dalam satu hari terdapat 3 sesi dengan peserta sebanyak 140 orang. Surya/Ahmad Zaimul Haq
Peserta seleksi kompetisi bidang (SKB) bagi CPNS Pemkot Surabaya bersiap mengikuti tes di GOR Pancasila, Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa (22/9/2020). Seleksi itu menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat, mulai dari mengenakan masker, pelindung wajah, dan sarung tangan serta jarak antar peserta tes, termasuk memisahkan peserta dengan hasil rapid tes reaktif dalam bilik khusus. Sebanyak 1.142 orang mengikuti SKB CPNS Pemkot Surabaya selama 3 hari di mana dalam satu hari terdapat 3 sesi dengan peserta sebanyak 140 orang. Surya/Ahmad Zaimul Haq (Surya/Ahmad Zaimul Haq)

Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021 akan dibuka sebentar lagi.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyampaikan, jadwal pendaftaran CPNS 2021 akan dibuka sebelum 30 Juni 2021.

Jelang pembukaan pendaftaran CPNS 2021, sejumlah instansi telah merilis daftar formasi CPNS 2021 yang dibutuhkan.

Terlebih sejumlah kementerian dan lembaga pusat yang akan membuka lowongan pada seleksi CPNS 2021.

Misalnya Kementerian Perhubungan yang membuka lowongan untuk 2.445 orang.

Dari dua ribuan formasi yang dibuka, bisa dilamar oleh lulusan SMA sederajat.

Baca selengkapnya >>>

3. Kata Muhammadiyah soal Kasus Covid-19 Melonjak Tinggi

Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah KH Haedar Nashir seusai meletakkan batu pertama pembangunan gedung 31 lantai Universitas Muhammadiyah Surabaya, Selasa (23/4/2019).
Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah KH Haedar Nashir seusai meletakkan batu pertama pembangunan gedung 31 lantai Universitas Muhammadiyah Surabaya, Selasa (23/4/2019). (TRIBUNJATIM.COM)

Baca juga: Kemenkes Sebut Yoga Baik untuk Kesehatan Fisik dan Mental, Terbukti Membantu Pasien Covid-19

Baca juga: Kasus Covid-19 di Jakarta Tembus 4.000, Legislator PKS Ajak Masyarakat Perketat Protokol Kesehatan

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

Menurut Haedar, langkah itu harus diambil karena lonjakan kasus Covid-19 yang tinggi di Indonesia.

"Khusus di bidang pendidikan, penting ditinjau ulang kebijakan untuk mulai membuka sekolah offline dalam suasana pandemi yang kian meningkat saat ini."

"Hak anak maupun guru dan tenaga kependidikan perlu dilindungi dengan sebaik-baiknya," ujar Haedar, dikutip dari situs resmi Muhammadiyah, Sabtu (19/6/2021).

Haedar menegaskan, pembatalan pembukaan sekolah harus dibarengi upaya mencari terobosan dalam penyelenggaraan pembelajaran online yang tepat sasaran.

Baca selengkapnya >>>

4. Jokowi Harapan Terakhir 75 Pegawai KPK

Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan proyek lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek di Stasiun LRT Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (9/6/2021). Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga sempat menjajal jalur lintas pelayanan 1 LRT yang membentang dari Stasiun TMII (Jakarta Timur) hingga Stasiun Harjamukti (Cibubur). Proyek LRT tersebut diharapkan bisa beroperasi pada tahun 2022 mendatang. Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Laily Rachev
Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan proyek lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek di Stasiun LRT Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Rabu (9/6/2021). Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga sempat menjajal jalur lintas pelayanan 1 LRT yang membentang dari Stasiun TMII (Jakarta Timur) hingga Stasiun Harjamukti (Cibubur). Proyek LRT tersebut diharapkan bisa beroperasi pada tahun 2022 mendatang. Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Laily Rachev (Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres/Laily Rachev)

Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, Busyro Muqoddas, menyatakan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak lolos asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) memiliki harapan terakhir pada diri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, ia kembali mengingatkan, Presiden Jokowi pernah berkata bahwa hasil asesmen TWK tidak serta-merta menjadi dasar pemecatan 75 pegawai tersebut.

“Kita berharap sampai pada akhir bulan November atau September ini, jika Presiden membatalkan hasil TWK itu, maka kita punya harapan pada negara ini,” kata Busyro dalam diskusi pada Sabtu (19/6/2021) yang digelar oleh Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY secara daring.

Baca juga: Eks Direktur KPK: Kepala Daerah dan Parpol Dibantu Aparat Penegak Hukum Kuasai SDA

Baca juga: Polemik TWK Pegawai KPK Bisa Cepat Selesai Jika Jokowi Tak Lepas Tangan

Jika Jokowi tidak berbuat sesuatu, maka dikatakan Busyro, pembiaran yang dilakukan oleh orang nomor satu RI tersebut akan menyebabkan masyarakat hilang kepercayaan, baik dalam hal penanganan polemik KPK ini maupun harapan secara umum.

“Jika Presiden sampai saat itu tidak segera membatalkan TWK dan memulihkan 75 pegawai itu sebagaimana status awalnya, maka itulah saat yang terang benderang, kita tak bisa berharap lagi pada Presiden Ir Joko Widodo,” ucapnya.

Baca selengkapnya >>>

5. Ketua DPRD Tolikoara Sonny Wanimbo Siap Dipanggil Polda Papua

Ketua DPRD Tolikara, Sonny Wanimbo.
Ketua DPRD Tolikara, Sonny Wanimbo. (Istimewa)

Ketua DPRD Tolikara, Sonny Wanimbo, menyatakan dirinya siap memberikan keterangan jika dipanggil Polda Papua terkait donasi untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Kader Partai NasDem ini mengakui ketika namanya disebut sebagai orang yang terlibat donasi untuk KKB seperti keterangan Neson Murib, belum ada pemanggilan oleh penyidik Polda Papua.

"Sampai saat ini tidak ada surat panggilan dari Polda kepada saya," kata Sonny Wanimbo saat memberikan keterangan di Jayapura, Sabtu (19/6/2021) pagi.

Apabila nantinya ada pemanggilan, ia bersedia hadir.

"Saya siap memberikan keterangan kalau ada pemanggilan," tegasnya.

Baca selengkapnya >>>

Baca berita populer lainnya

(Tribunnews.com)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas