Terkait hal itu, Ketua Umum Relawan Jokowi (RèJO) HM. Darmizal MS ikut bersuara. Darmizal menyebutkan bahwa saat ini belum ada kandidat Presiden 2024 yang mampu menyaingi elektabilitas Jokowi.

“Kandidat yang muncul saat ini masih punya handicap yang dapat mengganggu dirinya ketika berkuasa kelak. Misalnya ada yang terkait isu HAM masa lalu, kepemimpinan menjadi Kepala Daerah yang masih jauh dari Good Corporate Governance (GCG), politisi anak kemarin sore hasil karbitan orang tua, atau politisi sektarianis yang membuka ruang bagi tumbuh berkembangnya kelompok intoleran yang sering dipelesetkan kelompok tertentu sebagai kadal gurun, 'kadrun',” ujar Darmizal.

Darmizal menyebut bahwa Jokowi dan keluarganya terbilang bebas dan bersih dari noda dan kotoran korup, ikhlas dan sepenuh hati bekerja keras untuk semua rakyat tanpa pandang bulu.

Dengan konsep Indonesia sentris, menurutnya Jokowi telah bekerja sungguh-sungguh membangun Indonesia yang merata.

"Jokowi tidak membangun citra untuk diri, bahkan sebagai pengusaha, Jokowi tidak memperkaya diri dan keluarganya. Jika mau, pasti semua kesempatan terbuka lebar untuk mengembangkan usahanya berkali lipat, namun hal itu tidak dilakukan Jokowi. Pada kondisi demikian, Jokowi menjadi pribadi yang merdeka dalam memimpin pembangunan negara dan bangsa," ungkap Darmizal.

“Karena itu, kandidat yang memiliki selera untuk maju di Pilpres 2024, agar bercermin diri. Termasuk yang sedang jadi menteri sebagai pembantu presiden atau yang sedang menjabat sebagai kepala daerah. Jangan lupakan tugas utama dan larut dalam euforia kandidat," imbuhnya.

Darmizal selaku Ketua Umum RèJO lantas mengajak publik untuk berhenti dulu sejenak dalam aktifitas politik dukung capres 2024. Darmizal mengimbau lebih baik publik mengawal pembangunan dibawah Presiden Jokowi hingga tuntas.

Selain itu, Darmizal juga menyampaikan bahwa terkait Pilpres 2024, Joko Widodo pasti akan taat konstitusi.

“Sebagai negarawan sejati dan Presiden Republik Indonesia dua periode, saya haqqul yakin bahwa Presiden Jokowi pasti tegak lurus pada Pasal 7 UUD 1945 sebagai pegangan konstitusional. Seorang dapat mencalonkan atau dicalonkan menjadi Presiden atau Wakil Presiden harus berpedoman kepada aturan yang sangat mendasar tersebut," pungkas Darmizal.(Tribun Network/dit/wly)