POPULER NASIONAL Alasan Panglima TNI Tolak Masakan Korps Marinir | Profil Ketua DPRD Sonny Wanimbo
Berita populer nasional Tribunnews. Alasan Panglima TNI menolak masakan dapur Korps Marinir
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Garudea Prabawati
TRIBUNNEWS.COM - Simak berita populer nasional Tribunnews selama 24 jam terakhir.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengunjungi dapur lapangan Korps Marinir di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Sabtu (19/6/2021).
Dalam kunjungan tersebut, Hadi ditawari masakan oleh prajurit.
Namun, ia secara sopan menolak tawaran tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Tolikara, Sonny Wanimbo, disebut telah menjadi donatur bagi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Baca juga: Namanya Disebut Terkait Aliran Dana KKB, Ketua DPRD Tolikara Sonny Wanimbo Siap Dipanggil Polda
Baca juga: Polisi Duga Ada Oknum DPRD Tolikara Dukung KKB
Dirangkum Tribunnews, inilah berita populer nasional yang dapat Anda simak:
1. Panglima TNI Tolak Tawaran Masakan Dapur Korps Marinir
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meninjau dapur lapangan Korps Marinir yang didirikan di Kabupaten Bangkalan.
Dapur lapangan dari Korps Marinir tersebut disiapkan guna mendukung logistik 106 personel Marinir yang tergabung dalam Satgas Covid-19.
Mereka di antaranya bertugas di Kecamatan Burneh 37 personel, Kecamatan Bangkalan Kota 37 personel, Masatgas 15 personel, dan Durlap 17 personel.
Penyiapan dapur lapangan Marinir tersebut, guna mendukung terlaksananya dukungan makanan yang sehat dan higienis agar para Prajurit Marinir yang bertugas di lapangan tetap sehat dan tercukupi kebutuhan gizinya.
Hal tersebut disampaikannya saat meninjau dapur lapangan dan Serbuan Vaksinasi covid-19 untuk masyarakat Bangkalan pada Sabtu (19/6/2021).
2. Relawan dan Pendukung Jokowi yang Menolak Wacana Presiden 3 Periode
Baca juga: PROFIL M Qodari yang Jadi Trending Twitter, Pernah Deklarasikan Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024
Baca juga: HNW: Ngotot Majukan Capres untuk Periode Ketiga Itu Tindakan Inkonstitusional
Wacana usulan presiden tiga periode kembali muncul.
Wacana ini dilontarkan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer, Muhammad Qodari.
Qodari bahkan membentuk Komunitas Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024 yang sekretariatnya di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan diresmikan pada Sabtu (19/6/2021).
Dalam usulannya, Qodari menginginkan Jokowi untuk maju kembali sebagai Calon Presiden bersama Prabowo Subianto sebagai Calon Wakil Presiden di Pilpres 2024 nanti.
Wacana itu mendapat penolakan terutama dari pihak oposisi, misalnya Partai Demokrat.
3. Reaksi Sejumlah Pihak atas Kemunculan Komunitas Jokowi-Prabowo 2024
Wacana presiden tiga periode kembali ramai menjadi bahasan setelah munculnya Komunitas Jokowi-Prabowo (Jok-Pro) 2024.
Satu di antara penggagas komunitas ini adalah Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, yang menjabat sebagai Penasihat Komunitas Jok-Pro 2024.
Komunitas tersebut baru saja meresmikan Kantor Sekretarias Nasional mereka di Jakarta Selatan pada Sabtu (19/6/2021).
Baca juga: Demokrat Tanggapi Wacana Presiden 3 Periode: Indonesia Bukan Hanya Jokowi dan Prabowo
Baca juga: Tolak Wacana Presiden 3 Periode, Jokowi Mania Nilai Gagasan Ini akan Jadi Bencana Bagi Demokrasi
Diketahui, pada Maret 2021 lalu, Qodari mendeklarasikan Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilpres 2024.
Bukan tanpa alasan, usulan tersebut diajukan Qodari untuk menghindari polarisasi di tengah masyarakat.
4. Profil Ketua DPRD Tolikara, Sonny Wanimbo
Polisi menduga pemasok senjata api untuk kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, Neson Murib mendapat uang sebesar Rp370 juta dari Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, Sonny Wanimbo.
Dugaan itu berawal dari Satuan Tugas Operasi Nemangkawi setelah berhasil menangkap Ratius Murib alias Neson Murib pada Senin (14/6/2021).
Namun, hal tersebut langsung dibantah tegas oleh Sonny Wanimbo.
Sonny mengatakan tidak mengenali sosok Neson Murib yang tertangkap oleh Satgas Nemangkawi.
Ia juga menyebut tidak ada aliran uang bagi Neson Murib.
5. Kepala Daerah Diminta Jalankan Instruksi Mendagri Terkait Lonjakan Kasus Covid-19
Baca juga: HAUL ke-51 di Tengah Pandemi Covid-19, Lantunan Doa Menggema di Kawasan Makam Bung Karno
Baca juga: Menteri Agama Minta Jajaran Kemenag Berlakukan WFH dan WFO Sesuai Kondisi Covid-19 di Daerah
Kasus positif virus korona (Covid-19) terus naik di sejumlah daerah.
Guna meredam gelombang susulan pandemi ini semua pemerintah daerah mutlak harus melakukan koordinasi, menjabarkan dan menegakkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021.
"Wajib seluruh kepala daerah menjalankan instruksi itu."
"Sebab kita ini negara kesatuan. Pemerintah daerah wajib melaksanakan instruksi pemerintah pusat termasuk dalam konteks penanganan covid-19," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Luqman Hakim, dalam keterangannya, Minggu (20/6/2021).
Ia mengatakan selama ini banyak daerah yang kurang ketat melakukan pengawasan atas pelaksanaan protokol kesehatan.
Baca berita populer lainnya
(Tribunnews.com)
