POPULER NASIONAL Apa Itu Varian Delta? | Soal TWK di KPK, Kepala BKN Mengaku Sudah Jujur
Berita populer nasional Tribunnews: Mengenal apa itu varian Delta hingga Kepala BKN mengaku telah jujur pada Komnas HAM soal TWK di KPK.
Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Whiesa Daniswara
TRIBUNNEWS.COM - Simak berita populer nasional Tribunnews selama 24 jam terakhir.
Belakangan ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kemunculan varian Covid-19 baru, Delta.
Varian Delta pertama kali diidentifikasi muncul di India.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, mengaku sudah jujur terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca juga: Komika Adjis Doaibu Umumkan Positif Corona: Kebagian Juga Endorse Covid
Baca juga: Sebut Lonjakan Kasus Covid-19 Bukan karena Klaster Mudik, IDI: Virus dari Luar Negeri Masuk
Dirangkum Tribunnews, inilah berita populer nasional yang dapat Anda simak:
1. Apa Itu Varian Delta?
Kasus virus corona setiap harinya masih mengalami lonjakan yang tinggi.
Baru-baru ini masyarakat juga dihebohkan dengan kemunculan Varian Delta.
Dikutip dari forbes.com, varian delta juga dikenal sebagai B.1.617.2, menjadi jenis baru dari virus corona Covid-19.
Varian Delta pertama kali diidentifikasi muncul di India, sifatnya mudah menular dan lebih berbahaya.
Risiko yang ditimbulkan dari varian delta tampaknya lebih mengerikan dari virus corona 19 pada umumnya.
2. Kata Waketum MUI soal Pihak-pihak yang Menggoreng Isu Presiden 3 Periode
Baca juga: Kritik Wacana Referendum Presiden Tiga Periode, HNW: Itu Juga Inkonstitusional
Baca juga: Deretan Tokoh yang Menolak Wacana Presiden 3 Periode, Ada Mahfud MD, Anwar Abbas dan Relawan PROJO
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, bicara soal isu 3 periode Presiden Joko Widodo yang dikeluarkan oleh sejumlah pihak.
Terlebih adanya relawan yang kemudian memasangkan Jokowi dengan Prabowo sebagai wakil presidennya pada 2024.
Dirinya mengatakan bahwa hal tersebut sah-sah saja sebab apa yang mereka rencanakan dilindungi Undang-Undang dan konstitusi.
"Kalau organisasi yang mereka dirikan itu bertujuan untuk menjadikan jokowi menjadi presiden bagi masa jabatannya yang ketiga ya sah-sah saja."
"Cuma sudah jelas hal itu pasti akan berbenturan dengan ketentuan yang ada," kata Anwar dalam keterangan yang diterima, Selasa (22/6/2021).
3. Yandri Susanto Berharap Larangan Mudik Idul Adha Diberlakukan
Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, menilai pemberlakukan larangan mudik pada saat Idul Fitri 2021 lalu, sudah cukup ketat.
Ia pun berharap, pemberlakukan dan pengecekan larangan mudik juga diberlakukan pada saat momen Idul Adha, mendatang.
Karena, adanya indikasi masyarakat melakukan mudik.
Baca juga: Empat Hakim Pengadilan Agama Bandung Terpapar Covid-19, Sidang Gugatan Cerai Aa Gym Tertunda
Baca juga: 27 Anak Buahnya Terpapar Covid-19, Bima Arya Tutup Balaikota Bogor hingga Sepekan ke Depan
Tentunya, ini untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 yang semakin tinggi, belakangan ini.
"Itu sudah dibuktikan sama pemerintah sudah ketat tapi sayang, ku pikir sangat bombastis kenaikannya (kasus Covid-19,red)," kata Yandri saat dihubungi Tribunnews, Senin (21/6/2021).
4. Sosok Bung Karno Menurut Ketum PP Muhammadiyah
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan proklamator RI Soekarno atau Bung Karno merupakan sosok pemimpin yang cerdas.
Pemikiran Bung Karno, menurut Haedar, dapat melampaui tiap generasi.
"Kita belajar dari Bung Karno tentang sosok pemimpin yang cerdas, berilmu, berwawasan, dan bervisi kebangsaan yang melintas batas."
"Beliau gemar membaca dan visi kebangsaan yang melampaui zamannya," ucap Haedar dalam Haul 51 tahun Bung Karno yang digelar secara virtual, Senin (21/6/2021).
Bung Karno, bagi Haedar adalah seorang pembelajar yang selalu haus ilmu belajar kepada siapapun.
5. Kepala BKN Mengaku Sudah Jujur soal TWK di KPK
Baca juga: Komnas HAM Surati BAIS, BIN, dan BNPT untuk Minta Keterangan Terkait TWK Pegawai KPK
Baca juga: Kepala BKN Ungkap Metode Dalam TWK Pegawai KPK
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, mengaku sudah menjawab sejujur-jujurnya terkait kronologi dan dinamika proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Komnas HAM RI.
Namun demikian, kata Bima, ia tidak bisa menyampaikan kepada publik lebih detil lagi karena merupakan rahasia.
Hal itu disampaikannya saat konferensi pers di Komnas HAM RI Jakarta usai memberikan keterangan terkait pengaduan para pegawai KPK yang menduga ada proses pelanggaran HAM dalam proses TWK, Selasa (22/6/2021).
"Jadi, itu sudah kami sampaikan semua termasuk kronologi dan dinamika dalam proses pelaksanaan TWK."
"Detailnya tidak bisa kami sampaikan karena itu rahasia dari percakapan dengan Komnas HAM," kata Bima.
Baca berita populer lainnya
(Tribunnews.com)
