Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Pembangunan PLTSa Perlu Dukungan Pemerintah Pusat

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai harga jual listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) terlalu mahal

Pembangunan PLTSa Perlu Dukungan Pemerintah Pusat
WARTA KOTA/MUHAMAD AZZAM
Ilustrasi: Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan di 12 kota.

Pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) tersebut dibebankan kepada daerah.

Nantinya energi listrik yang dihasilkan PLTSa tersebut dapat dijual ke PLN.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai harga jual listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) terlalu mahal sehingga bisa merugikan PLN sebagai pembeli.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018, PLN membeli listrik dari PLTSa sebesar 13,35 sen dolar AS per perkilowatt hour (kWh).

Apabila dikonversikan ke mata uang rupiah, dengan kurs 1 USD = Rp14.400, maka harga beli listrik dari PLTSa senilai Rp1.922,4 per kWh.

Harga tersebut di atas rata-rata Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik PLN.

Baca juga: Solusi Atasi Sampah, PLN Beli Listrik dari PLTSa Terbesar di Jawa Tengah

Pada APBN 2021, BPP ditetapkan Rp355,58 triliun atau rata-rata sebesar Rp1.334,4 per kWh.

Dia mencontohkan, pembangkit PLTSa Benowo di Surabaya membutuhkan investasi sebesar US$ 50 juta dengan kapasitas 10 MW, PLTSa Jakarta investasi mencapai US$ 345,8 juta dengan kapasitas pembangkit 38 MW.

Halaman
12
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas