TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matriaji mengritik langkah Rektorat Universitas Indonesia (UI) yang memanggil pengurus BEM-UI terkait unggahan yang mengkritisi Presiden Joko Widodo.

Menurut Ubaid, sedianya pihak kampus tidak perlu membungkam kekritisan mahasiswa.

Dirinya menilai hal ini tidak sejalan dengan nilai-nilai Kampus Merdeka yang digaungkan Kemendikbudristek.

"Waduh, ini adalah kecelakaan sejarah. Lagi-lagi katanya Kampus Merdeka, masa pengkritik kembali dibungkam," ucap Ubaid kepada Tribunnews.com, Senin (28/6/2021).

Baca juga: Jokowi Dikritik BEM UI, SETARA Institute : Kritik Mahasiswa Bagian dari Social Control

Baca juga: Jokowi Disebut The King of Lip Service, PKS: Suara Mahasiswa Jujur, Enggak Usah Baper

Ubaid menilai pemanggilan ini merupakan bentuk pembungkaman.

Dirinya mengatakan perlakuan ini mirip dengan gaya pemerintah zaman Orde Baru.

"Ini kemunduran sejarah. Masa kita balik lagi zaman orde baru yang antikritik," tutur Ubaid.

Dirinya mengajak Rektorat UI dan Kemendikbudristek mengajak para mahasiswa berdialog.

Mahasiswadiberikan panggung untuk membeberkan argumen dan dalil yang ilmiah.

Baca juga: BEM UI Juluki Jokowi The King of Lip Service, Gerindra Tak Setuju, PPP: Kritik Itu Harus Akurat

"Ya ajak dialog dong. Kasih panggung berdebat dong secara ilmiah, untuk adu argumen dan dalil. Bukannya malah dibungkam," pungkas Ubaid.

Seperti diketahui, pihak UI memanggil sepuluh mahasiswa pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI yang terkait postingan "Jokowi: The King of Lip Service" pada Minggu (27/6/2021) kemarin.