Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal Gedung Merah Putih yang ditembaki laser oleh koalisi masyarakat sipil.

Aksi yang bertujuan menolak pelemahan KPK itu dilakukan pada Senin (28/6/2021) petang. Laser yang ditembakan bertuliskan Berani Jujur Pecat, Mosi Tidak Percaya, Rakyat Sudah Mual, hingga Save KPK.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya mengapresiasi pihak-pihak yang senantiasa mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Karena kami sadari betul bahwa setiap bagian masyarakat punya perannya masing-masing untuk ikut mendukung pemberantasan korupsi," kata Ali dalam keterangannya, Selasa (29/6/2021).

Baca juga: Gedung KPK Ditembaki Laser Membentuk Tulisan Berani Jujur Pecat Hingga Rakyat Sudah Mual

Oleh karena itu, imbuhnya, KPK tak bosan-bosan terus mengajak masyarakat melalui jargon-jargon antikorupsi, di antaranya Berani Jujur Hebat.

Karena, Ali menjelaskan bahwa jujur dan delapan nilai antikorupsi lainnya merupakan sikap dasar yang harus ditanamkan dengan sungguh-sungguh agar tak terjerumus pada korupsi.

"Masyarakat tentu masih ingat dengan sembilan nilai antikorupsi, bukan? Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil," jelasnya

"Jadi mengenai jargon Berani Jujur Pecat, kami rasa yang tepat Berani Jujur Hebat," Ali memungkasi.

Baca juga: Teatrikal di KPK, Aktivis Serukan #PekanMelawan dan Desak Jokowi Pecat Firli Bahuri

Sebelumnya, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Asep Komaruddin menyatakan bahwa lewat tulisan-tulisan itu, mereka ingin menyuarakan perjuangan keadilan bagi 51 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Sejumlah pesan terproyeksi di gedung KPK malam ini, menyampaikan pesan untuk menyelamatkan lembaga antikorupsi ini dari cengkeraman oligarki," kata Asep kepada Tribunnews.com, Senin (28/6/2021).

Baca juga: KPK Pastikan Masih Usut Kasus Korupsi BUMN PT Nindya Karya

Asep mengingatkan, polemik TWK ini telah mencuat sejak 51 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan dan penyidik-penyidik terbaik KPK lainnya dinonaktifkan.

Diduga kuat, imbuhnya, tes yang kontroversial ini adalah usulan dari Ketua KPK saat ini, Firli Bahuri.

"Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai, tes yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengangkat pegawai KPK menjadi ASN ini, cacat prosedur," katanya.