*Akun Sosmed Pengurus BEM UI Diretas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia atau BEM UI menjadi sorotan setelah mereka menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai king of lip service. Kritikan itu mereka sampaikan melalui akun Instagram @bemui_official.

Akibat postingan itu, para pengurus BEM UI kemudian dipanggil oleh pihak rektorat UI. Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra mengungkapkan pihaknya sudah dipanggil rektorat UI pada Minggu (27/6).

Dalam pertemuan tersebut, pihak rektorat UI sempat meminta agar BEM UI menghapus atau take down postingan tersebut.

Baca juga: BEM UI Kecam Peretasan Akun Medsos Anggota Usai Viralnya Poster Jokowi ‘The King Of Lip Service’

”Sempat menanyakan apakah mungkin postingan itu di-take down. Tapi kami, BEM UI, menolak untuk take down," kata Leon kepada wartawan, Senin (28/6/2021).

Selain meminta postingan di-take down, pihak rektorat UI juga bertanya mengapa BEM UI membuat postingan propaganda seperti itu.

Pihak rektorat juga menyinggung pemanggilan dilakukan karena ada cuitan dari Jubir Presiden Fadjroel Rachman.

”Rektorat juga menyinggung kalau ternyata rektorat ikut menangani ini karena ada cuitan dari Fadjroel Rachman, jubir presiden, yang menyatakan bahwa BEM UI berada di bawah pimpinan UI,” ujarnya.

BEM UI sendiri berharap pihak UI dapat menanggapi kritikan secara ilmiah dan mendasar, bukan menuduh yang kemudian mengarah ke penyerangan.

"Saya berharap kritikan dosen UI selaku dosen bisa lebih ilmiah, ya, lebih mendasar dan bukan tuduhan-tuduhan yang kemudian menyerang," ujarnya.

Baca juga: Usman Hamid Sarankan Jokowi Lakukan Hal Ini Jika Tak Ingin Dicap ‘King of Lip Service’

BEM UI mengaku menyebut Jokowi sebagai king of lip service bukan tanpa alasan, tapi lantaran melihat pemimpin negara itu hanya mengumbar janji, namun realita di lapangan tidak sesuai.

Leon mencontohkan Jokowi pernah menyampaikan bakal merevisi UU ITE.

Namun saat ini justru tersiar wacana akan menambah pasal di dalam UU tersebut. Termasuk janji Jokowi soal penguatan KPK.

"Ini bentuk kritik kami untuk pernyataan-pernyataan Presiden yang sayangnya tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Misalnya terkait UU ITE, Presiden menyampaikan bahwa akan merevisi UU ITE.

Baca juga: BEM UI Sebut Jokowi The King of Lip Service, Dosen Komunikasi UI: Kritik Mereka Terasa Dangkal