Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan Bawaslu mengajukan permohonan untuk memberdayakan pendamping kesejahteraan sosial (kesos) untuk pengawasan Pemilu.

Menurut Risma, saat ini Kemensos dan Bawaslu masih melakukan penjajakan untuk kerja sama ini.

"Ada permohonan dari Bawaslu untuk memaksimalkan pendamping kesos agar terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia tapi itu rencana yang akan dituangkan dalam MoU. Jadi pertemuan saat ini baru penjajakan," ujar Risma melalui keterangan tertulis, Rabu (30/6/2021).

Sementara itu, Deputi Dukungan Teknis Bawaslu La Bayoni mengatakan pihaknya telah Risma untuk audiensi kerja sama ini.

Menurut Bayoni, pendamping sosial dapag membantu pengawasan Pemilu, karena saat ini jumlah aparat Bawaslu masih terbatas.

Baca juga: Mensos Risma Lapor ke Bareskrim Soal Dugaan Penyelewengan Bantuan oleh Oknum Pendamping PKH

"Menyadari pengawasan pemilu dengan jumlah aparat Bawaslu sangat terbatas, kami mengandeng pendamping sosial untuk terlibat dalam pengawasan Pemilu, sehingga kami mengusulkan bagaimana membina masyarakat dan generasi muda bisa aktif di dalam kegiatan pengawasan," tutur Bayoni.

Bawaslu sedang membuat kegiatan strategis Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) di 100 titik di 514 kabupaten dan kota dengan menghadirkan peserta dari generasi muda yang akan dibina dalam penyuluhan partisipatif tersebut.

Baca juga: Oknum Pendamping PKH Diduga Selewengkan Bantuan, Mensos Risma Lapor Bareskrim

Keterkaitan SKPP dengan Kemensos karena Bawaslu melihat bahwa Kemensos mempunyai jajaran dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, ini menjadikan kerja sama yang strategis di antara kedua institusi tersebut.

"Salah satu poin kerja sama adalah terkait dengan saling memberikan informasi dalam upaya membantu pengawasan pemilu," pungkas Bayoni.