TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Kabareskrim Polri dan Dubes RI Untuk Mesir, Komjen (Purn) Nurfaizi Suwandi menyebut bahwa semua negara di Timur Tengah hormat dan kagum pada Pancasila. 

Itu dikarenakan Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa, berhasil membuat tali persatuan serta keragaman budaya di Indonesia tetap utuh.

Demikian disampaikan Nurfaizi dalam webinar 'Membangun Ekosistem Keamanan Nasional Mewujudkan Indonesia Tangguh' yang digelar Strategi Institute, Rabu (30/6/2021).

"Pancasila sangat membanggakan. Semua negara timur tengah hormat dan kagum terhadap Pancasila yang dimiliki Indonesia. Karena Pancasila, Indonesia dengan beranekaragam suku dan latar belakang dapat bersatu," ujarnya.

Baca juga: Tingkatkan Semangat Nasionalisme Warga Binaan, BPIP Luncurkan Perpustakaan Pancasila di Lapas

Hanya saja Nurfaizi menilai Indonesia saat ini belum memiliki sistem informasi yang mumpuni.

Sehingga intervensi pihak asing masih sering terjadi melalui media teknologi informasi.

"Indonesia belum memiliki sistem informasi yang mumpuni yang harus melibatkan governor, end user, telco dan sektor private hingga terwujud sebuah IT great wall," jelas dia.

"Kesinergian IT ini diharapkan dapat menjaga Indonesia dari gangguan baik dari dalam maupun luar. Walaupun pandemi, sosialisasi Pancasila harus dapat dilakukan karena yang dapat menyatukan bangsa Indonesia adalah Pancasila," sambung Nurfaizi. 

Baca juga: Megawati Ingin Populerkan Salam Pancasila, Ini Alasannya

Senada dengan Nurfaizi, Akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof. Muradi menyebut integritas keamanan nasional saat ini belum sempurna. 

Masih terjadi pencurian data base yang marak di Indonesia. 

"Sistem integritas keamanan nasional belum sempurna, ada yang perlu diclearkan. Seperti pencurian Data Base," jelas Prof. Muradi.

Menurutnya tata kelola undang-undang keamanan nasional harus diperjelas fungsinya. 

Baca juga: Jadi Korban Begal di Sukatani Bekasi, Rahmat Berkali-kali Dibacok, Motornya Dibawa Kabur

Selain itu, isu-isu di dalam negeri harus dibendung, utamanya agar fokus negara tidak buyar ketika ada intervensi pihak asing.

"Payung besar Undang-undang Keamanan Nasional  harus clear diantara aktor keamanan, tata kelola harus diperjelas. Begitu juga sarana dan prasarana," jelas Prof. Muradi.

"Jangan memunculkan isu dari dalam karena akan membuat tidak akan fokusnya mengelola ancaman dari luar. Jika isu masih muncul, pemberdayaan dan memfokuskan keamanan menjadi tidak efektif," pungkas dia.