Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun

Pembahasan RUU PDP Mentok, Komisi I Ingin Lembaga Pengawas Independen Bertanggung Jawab ke Presiden

DPR dan pemerintah tak mencapai titik temu terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Pembahasan RUU PDP Mentok, Komisi I Ingin Lembaga Pengawas Independen Bertanggung Jawab ke Presiden
Kompas TV
Anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR dan pemerintah tak mencapai titik temu terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menyebut, ada perbedaan pendapat mengenai lembaga pengawas pelaksana UU Perlindungan Data Pribadi.

Komisi I DPR, kata Bobby, ingin lembaga pengawas itu independen dan bertanggung jawab langsung pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sementara, pemerintah ingin lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Kenapa kami ingin lembaga ini bersifat independen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden karena Undang-Undang ini akan mengatur perlindungan data pribadi masyarakat yang ada di lembaga swasta dan lembaga publik lainnya," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/7/2021).

Baca juga: DPR dan Pemerintah Tak Capai Titik Temu Pembahasan RUU PDP, Ini Sebabnya

Bobby menilai sangat berisiko jika lembaga independen itu berada di bawah kementerian.

Apalagi jika ada kebocoran data dari lembaga swasta dan ada tuntutan.

Berita Rekomendasi

"Kalau dipisahkan dan menjadi independen maka ada kesetaraan dengan lembaga-lembaga lain yang sesuai dengan kesepakatan internasional," ucapnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
×

Ads you may like.

© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas