Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ini Alasan Pemerintah Belum Menutup Perjalanan Udara saat PPKM Darurat

Pemerintah didesak untuk mengeluarkan untuk menutup total perjalanan udara untuk mencegah kasus impor selama PPKM Darurat.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Ini Alasan Pemerintah Belum Menutup Perjalanan Udara saat PPKM Darurat
ISTIMEWA via KompasTV
Sebanyak 20 TKA China tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan pada Sabtu (3/7/2021) malam. 

Jika hasilnya negatif, maka setalah dilakukan karantina selama 8 x 24 jam, WNI den WNA dapat dinyatakan selesai karantina dan diperkenankan melanjutkan perjalanan.

Namun dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri lagi selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan.

Jika pada RT PCR kedua, WNI atau WNA hasil tesnya dinyatakan positif, maka akan dilakukan perawatan di rumah sakit.

Bagi WNI, biaya perawatan akan ditanggung oleh pemerintah, sedangkan bagi WNA biaya seluruhnya ditanggung mandiri.

Adapun terkait penambah ketentuan seluruh Pelaku Perjalanan Internasional, WNI maupun WNA yang tiba di Indonesia wajib menunjukkan kartu tau sertifikat yang menyatakan telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia.

Namun bagi WNI yang belum mendapatkan vaksinasi di luar negeri, maka akan di vaksin di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan PCR kedua dinyatakan negatif.

Sedangkan WNA diwajibkan menunjukkan sertifikat vaksin baik fisik maupun digital saat tiba di Indonesia.

Berita Rekomendasi

Kecuali pada WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas terkait kunjungan kenegaraan setingkat menteri keatas dan WNA yang masuk ke Indonesia dengan skema travel corridor arrangement (TCA), sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

WNA yang sudah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan, baik domestik maupun internasional diwajibkan untuk melakukan vaksinasi melalui skema program gotong royong sesuai peraturan perundangan-undangan.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas