Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

Kabareskrim Sinyalir Ada Kepala Daerah yang Mbalelo Tidak Terapkan PPKM Darurat

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto tidak merinci siapa pejabat yang dianggap tak mendukung penerapan kebijakan PPKM Darurat tersebut

Kabareskrim Sinyalir Ada Kepala Daerah yang Mbalelo Tidak Terapkan PPKM Darurat
IST
Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa-Bali untuk menekan laju penularan virus corona (Covid-19) mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2021 berlaku di 7 provinsi dan 44 kabupaten/kota di Jawa-Bali.

Meski kebijakan PPKM Darurat ini perintah langsung dari Presiden Jokowi, masih ada pejabat di daerah yang diduga belum mendukung kebijakan Pemerintah Pusat tersebut. Sinyalemen ini diungkap Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komisaris Jenderal Agus Andrianto.

”Disinyalir masih ada beberapa pejabat yang belum mendukung pelaksanaan PPKM Darurat maupun PPKM Mikro yang digelar selama ini," kata Agus Andrianto saat dikonfirmasi, Minggu (4/7/2021).

Agus tidak menyebutkan secara rinci siapa pejabat yang dimaksud atau dari mana instansi pejabat yang dianggap tak mendukung keputusan pemerintah menerapkan kebijakan PPKM Darurat tersebut.

Dia hanya menjelaskan bahwa kepolisian tengah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung RI merumuskan pasal yang tepat untuk dapat menjerat pejabat yang tak mendukung kebijakan tersebut.

Agus mengatakan, hukuman dapat diberikan apabila pejabat mencoba menghambat ataupun menghalangi pelaksanaan PPKM Darurat ataupun Mikro selama masa pandemi.

Baca juga: Politisi PAN : Lurah yang Adakan Resepsi Pernikahan Saat PPKM Darurat di Depok Harus Dicopot

Ancamannya adalah pidana penjara paling lama 1 tahun. Itu diatur dalam pasal 14 UU nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. "Kami kenakan pasal 14 UU No 4 tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular," kata Agus.

Baca juga: Pengajian hingga Pesta Lepas Bujang Rizky Billar dan Lesti Kejora Ditunda, Buntut PPKM Darurat

Dalam pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular disebutkan bahwa bagi yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah maka pidana penjara selama satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta.

Selain itu, karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah pidana kurungan selama enam bulan atau denda setinggi-tingginya Rp500 ribu.

"Kami sudah laksanakan koordinasi dengan Kejagung dalam hal ini Jampidum dalam rangka merumuskan pasal-pasal sampai dengan apabila ada pejabat yang halangi atau hambat pelaksanaan PPKM darurat yang akan dilaksanakan," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa para kepala daerah yang tak melaksanakan ketentuan PPKM Darurat dapat diberhentikan.

Baca juga: PPKM Darurat Dinilai Sia-sia Bila WNA Masih Diperbolehkan Masuk

Ancaman sanksi ini, kata Luhut, diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Nantinya, aturan lebih detail akan dikeluarkan oleh Mendagri Tito Karnavian.

"Dalam hal gubernur, bupati, wali kota tidak melakukan ketentuan PPKM darurat dan ketentuan poin dua di atas, dikenakan sanksi administrasi dua kali berturut-turut sampai diberhentikan sementara," katanya melalui siaran langsung Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/7/2021).

Pasal 68 ayat (1) UU Pemda mengatur sanksi teguran tertulis bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional. Sanksi bagi gubernur diberikan oleh menteri, sedangkan sanksi bagi bupati dan wali kota diberikan oleh gubernur.

Sementara itu, pasal 68 ayat (2) UU Pemda mengatur sanksi pemberhentian kepala daerah jika teguran tak diindahkan. Pemberhentian kepala daerah berlaku selama tiga bulan.(tribun network/igm/dod)

Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas