Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

Curhat Anggota DPR yang Tidak Diizinkan Interupsi di Rapat Paripurna

Sementara di sisi lain, Kementerian Luar Negeri mengaku tidak dapat mengambil kebijakan secara langsung.

Curhat Anggota DPR yang Tidak Diizinkan Interupsi di Rapat Paripurna
Tribunnews.com, Chaerul Umam
Suasana Rapat Paripurna DPR RI. FOTO DOKUMENTASI 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat (FPD) Sartono Hutomo tak diizinkan menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna DPR RI ke-22 pada Selasa (6/7/2021).

Sartono yang meminta izin untuk interupsi tidak direspons oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang saat itu hendak menyampaikan pidato penutup rapat paripurna.

Saat dikonfirmasi, Sartono menyatakan FPD menyoroti terbukanya jalur masuk dari luar negeri ke Indonesia di saat pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Baca juga: Harga Obat Ivermectin Dinaikkan dari Rp 74.000 Jadi Rp 475.000 Per Kotak, Polisi Tangkap Pelakunya

Menurutnya isu itu harus dibicarakan karena Indonesia justru sedang kewalahan menghadapi pandemi Covid-19.

"Terkait kasus masuknya TKA China di Sulawesi Selatan, lembaga-lembaga pemerintahan terkait malah saling lempar dan bukannya cepat merespons agar rakyat tenang dan paham," kata Sartono kepada wartawan.

"Kami mau interupsi. Tapi tidak diperkanankan pimpinan sidang. Salah satu yang penting akan kami sampaikan adalah masalah ini. Hemat kami, ini harus disampaikan dan rakyat perlu mendapat penjelasan," lanjut Sartono.

Menurutnya, penjelasan yang muncul terakhir membingungkan. Karena Kementerian Perhubungan mengatakan bukan kewenangannya untuk menutup gerbang internasional.

Sementara di sisi lain, Kementerian Luar Negeri mengaku tidak dapat mengambil kebijakan secara langsung.

"Kalau seperti ini terus, saling lempar tanggung jawab, bagaimana kita menjamin atau mencegah mutasi varian Covid-19 lainnya ke Tanah Air? Sekarang saja sudah mengerikan,‘’ kata Sartono.

"Kami minta, segeralah berkoordinasi tuh, Kemenlu dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Kemenkes, Kemenhub, dan Gugus Tugas Covid-19. Tutup dulu dong pintu-pintu kedatangan internasional agar kemungkinan buruk masuknya virus varian baru dapat dihindari," imbuhnya.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas