Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher mempertanyakan masuknya 20 WN asal China ke Indonesia di tengah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali.

Menurutnya, hal itu bisa membuat PPKM Darurat berjalan tidak efektif.

"Ini akan menimbulkan pertanyaan publik, kenapa WN China diistimewakan dalam PPKM Darurat. Apakah dengan dalih proyek strategis nasional maka hal ini dibiarkan terjadi?," kata Netty kepada wartawan, Senin (5/7/2021).

Menurut Netty, PPKM Darurat tidak menjamin terhentinya penyebaran virus Covid 19, apalagi jika penerapannya setengah-setengah.

Baca juga: Periksa 20 TKA Asal China yang Mendarat di Sulawesi Selatan, Kemnaker Ungkap Hasilnya 

Baca juga: PKS Desak Pertamina Bantu Kelangkaan Gas Oksigen

"Pemerintah harus tegas dalam mencegah masuknya TKA yang diduga dapat menjadi sumber penularan. Jangan sampai publik menilai pemerintah hanya lip service dalam kebijakan pengendalian Covid-19.  Kita khawatir  PPKM Darurat  bisa jadi tidak efektif,” katanya.

Lebih lanjut Netty menambahkan, PPKM akan efektif bila ada konsistensi kebijakan penanganan Covid-19 yang bermuara pada penurunan laju jumlah warga yang terkena virus mematikan tersebut.

"Pemerintah harus konsisten, jika ada kebijakan pengetatan maka pemberlakuannya harus  diterapkan secara adil dan menyeluruh kepada warga maupun pendatang, di kawasan yang terkena aturan maupun tidak," ujar Netty.

Mengutip IDI, kata Netty, lonjakan kasus di Indonesia salah satunya diakibatkan adanya virus  varian baru  dengan daya sebar lebih kuat yang berasal dari luar negeri.

"Virus ini tidak cukup dilawan dengan sekadar  menunjukkan sertifikasi vaksin dan hasil negatif  test PCR sebelum berangkat. Tes seharusnya dilakukan juga di setiap pintu masuk negara dan bandara.  Tidak ada jaminan  selama perjalanan tidak terjadi penularan. Bukankah sebaiknya ditutup dulu pintu masuk TKA ke Indonesia untuk mencegah terjadinya penyebaran virus varian baru?," ujarnya.

Baca juga: Isi Surat Edaran Bagi WNI/WNA Pelaku Perjalanan Luar Negeri di Masa PPKM Darurat

Taiwan dan  Hong Kong menetapkan Indonesia sebagai negara berstatus risiko tinggi penularan Covid-19, seperti India.

Jepang dan Arab Saudi pun diketahui melakukan pengetatan izin masuk bagi pendatang dari Indonesia.

"Demi keselematan rakyat dan martabat  bangsa, pemerintah seharusnya melakukan hal yang sama terhadap pendatang yang berasal dari negara beresiko dan endemik varian baru Covid-19," pungkas Netty.