Ringkasan Berita:

• Pijar Foundation meluncurkan Indonesia Precision Policy Alliance (IPPA) untuk memperkuat kebijakan publik berbasis data dan bukti di Indonesia.
• Inisiatif ini melibatkan berbagai pejabat lintas kementerian dan menawarkan pelatihan kebijakan, akses dataset terverifikasi, serta dukungan tenaga profesional.
• IPPA diharapkan membantu pemerintah menghadapi tantangan menuju Indonesia Emas 2045 dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pijar Foundation resmi meluncurkan Indonesia Precision Policy Alliance (IPPA) di kantor pusatnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. 

Peluncuran ini dihadiri sekitar 60 peserta yang terdiri dari para founding member IPPA, termasuk staf khusus menteri, anggota dewan, serta pejabat Eselon I dari berbagai kementerian dan lembaga di Kabinet Merah Putih.

Sejumlah pengambil keputusan lintas sektor juga turut hadir dalam acara tersebut.

Pembentukan IPPA dilatarbelakangi oleh semakin dekatnya target Indonesia Emas 2045 yang tinggal sekitar 19 tahun lagi, sementara tantangan pembangunan nasional kian kompleks.

Dalam kondisi tersebut, pendekatan kebijakan berbasis coba-coba dinilai tidak lagi memadai.

Pemerintah membutuhkan sumber daya manusia kebijakan yang kuat, dukungan dataset yang andal, serta delivery unit yang mampu memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif dan tepat sasaran.

CEO dan Eksekutif Direktur Pijar Foundation, Cazadira Fediva Tamzil, mengatakan bahwa lembaganya hadir sebagai ruang kolaborasi untuk mendukung pencapaian visi Indonesia 2045.

“Pijar Foundation sebagai rumah kolaborasi ada untuk mengawal visi Indonesia 2045 yang tinggal 19 tahun lagi. Berbagai inisiatif yang kami dorong selama ini menuju ke arah tersebut,” ujar Cazadira, dikutip Kamis (5/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa melalui IPPA, Pijar Foundation mendorong implementasi precision policy di lingkungan pemerintahan melalui tiga langkah utama.

Langkah pertama adalah penguatan kapasitas pembuat kebijakan melalui pelatihan komprehensif.

Program ini dirancang untuk membekali para pembuat kebijakan dengan kemampuan analisis data, evaluasi kebijakan, penilaian dampak, serta pengambilan keputusan berbasis bukti.

Langkah kedua adalah penyediaan akses ke dataset siap pakai dari berbagai sumber yang telah terverifikasi.

Dataset ini tidak dimaksudkan menggantikan inisiatif Satu Data pemerintah, tetapi melengkapi dan memperkaya sumber data yang dapat dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan di berbagai instansi.

Langkah ketiga berupa dukungan technical assistance melalui tenaga profesional yang dapat membantu mempercepat berbagai inisiatif strategis kementerian maupun lintas kementerian.