TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Hasil studi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), menempatkan kinerja sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II berada dalam performa terbaik.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens, Ph.D menyebutkan bahwa penempatan itu didasari oleh hasil riset kualitatif dan wawancara mendalam terhadap sejumlah pakar dari beragam latar keilmuan untuk memotret kinerja kabinet Indonesia yang dilakukan selama Januari-Juni 2021.

LPI ingin mengukur kinerja kabinet dalam merespon badai pandemi Covid 19.

Dari hasil riset tersebut, didapati performa sejumlah menteri kabinet berada pada rating terbaik.

Boni menyebutkan penilaian itu berdasarkan tiga indikator besar dengan 20 sub indikator turunannya.

Ketiga indikator itu antara lain mengenai leadership, polieces, dan responsiveness.

Boni mengulas, pendekatan ini lazim digunakan di sejumlah negara yang demokrasinya relatif lebih mapan.

Baca juga: Anggota DPR Sayangkan Saat Pandemi Covid Ada yang Ingin Jokowi Mundur

Dari ketiga pendekatan yang penilaiannya diberikan secara subjektif oleh para pakar, LPI menguantifikasi pengukuran dengan memberikan bobot terhadap ketiga dimensi indikator itu.

Indikator leadership memberi kontribusi 30 persen kepada nilai kinerja, indikator policies menyumbang 20 persen dan indikator responsiveness diberi porsi terbesar yaitu 50 persen dari total pengukuran.

“Penentuan ini menunjukkan bahwa LPI menitikberatkan pada sektor daya tanggap dalam mengukur kualitas performa para menteri dan pimpinan lembaga negara,” urai Boni, Kamis (8/7/2021).

Ia menjelaskan, dari ketiga dimensi indikator itu, performa menteri Kabinet yang berada dalam kategori terbaik diantaranya Menkopolhukam Mahfudz MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Mensos Tri Rismaharini.

“Dari pengukuran kinerja yang dilakukan LPI, kami menilai sejumlah figur menteri itu berada pada kinerja terbaik dari keunggulan yang tentunya berbeda-beda," katanya.

Dia mencontohkan Mahfud MD yang dalam konteks stabilitas politik ia cukup berani dan dinilai tegas dalam memutuskan sejumlah kebijakan penting.

"Contoh, keputusan menetapkan KKB di Papua sebagai kelompok teroris yang dengan itu menjadi jalan masuk untuk melakukan langkah lain," kata Boni.