TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah memasifkan sosialisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. 

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Implementasi PPKM Darurat di Jawa Timur dan Bali yang dipimpin oleh Menko Marves Luhut Panjaitan secara virtual, Rabu (7/7/2021). 

Eks Kapolri itu mengatakan sosialisasi dapat dilakukan dengan menggandeng organisasi kemasyarakatan (Ormas) ataupun tokoh masyarakat seperti di Jawa Timur.

Tito menilai hal ini dapat dijadikan model percontohan dan direplikasi di daerah lainnya. 

"Upaya persuasif, sosialisasi seperti disampaikan Kapolda Jawa Timur. Bagus dengan NU, Muhammadiyah, dan lain-lain. Mungkin bisa direplikasi untuk kabupaten/kota melakukan hal yang sama dengan tokoh-tokoh masyarakat," katanya. 

Baca juga: Ini Hotline Bagi Karyawan yang Masih Diminta Perusahaan Bekerja di Kantor Saat PPKM Darurat

Mendagri juga menekankan pentingnya kehadiran kepala daerah untuk mau turun ke lapangan dalam melakukan pengecekan jalannya PPKM Darurat.

Menurutnya, hal ini penting dilakukan sebagai upaya mengindentifikasi secara langsung mobilitas masyarakat di berbagai sektor. 

"Semua kepala daerah turun semua, ini yang dipesankan oleh Bapak Presiden pada saat Ratas, (yaitu) kehadiran kepala daerah di lapangan," terangnya.  

Selain itu, Mendagri berpesan agar kepala daerah bersama Forkopimda kompak dalam melaksanakan PPKM Darurat.

Termasuk meminta kepala daerah segera merealisasikan bantuan sosial (Bansos) yang bersumber dari APBD masing-masing. 

Dengan begitu, diharapkan masyarakat yang membutuhkan bantuan segera mendapatkan haknya melalui penyaluran Bansos sebagai dukungan bantuan dari pemerintah daerah.