Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengkritik pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Ibas menyatakan Indonesia bisa menjadi failed nation atau bangsa gagal jika tak mampu melindungi keselamatan rakyatnya.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra menilai, kritik tersebut wajar saja dalam negara demokrasi.

Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri beberapa lalu menyatakan, di negara demokratis, kritik boleh-boleh saja. 

"Kalau Mas Ketum AHY kemudian kritik keras pemerintah terkait penanganan covid-19, lalu Mas Ibas selaku Ketua FPD maupun Waketum DPP PD mengkritik keras pemerintah, itu kan wajar-wajar saja. Kami punya keprihatinan atas situasi saat ini. Nyawa rakyat yang diperjuangkan ini," katanya kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

Baca juga: Demokrat Soroti Masih Banyak Masyarakat Tak Tahu Pemberlakuan STRP saat PPKM Darurat

Herzaky mengatakan bahwa pernyataan Ibas merupakan bentuk keprihatinan atas kondisi yang ada di mana korban meninggal karena Covid-19 terus meningkat.

Dia menyebut kader Demokrat, baik di dalam maupun di luar sidang, selalu berusaha memperjuangkan nasib rakyat.

Namun, kesempatan untuk menyuarakan di Parlemen sering kali terhalang, misalnya saja saat rapat paripurna DPR yang terakhir, di mana anggota FPD Sartono Hutomo tak diizinkan menyampaikan interupsi.

"Kader-kader kami di DPR RI pun sudah sering bersuara lantang memberikan masukan. Tapi, apakah ada ruang untuk itu? Contohnya di rapat paripurna ke-22 Masa Persidangan V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tahun Sidang 2020-2021 pada Selasa (6/7/2021)," ujar Herzaky.

"Kader kami pun sudah bergerak di lapangan. Bantu langsung rakyat. Tapi, tentu rakyat akan lebih terbantu kalau teman-teman yang di dalam pemerintahan bekerja lebih optimal, tepat sasaran dan lebih cepat bekerjanya," pungkasnya.