TRIBUNNEWS.COM - Nama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menjadi sorotan setelah melontarkan kritik pada pemerintah soal penanganan Covid-19.

Dalam kritiknya, Ibas menyinggung soal failed nation atau bangsa yang gagal.

Dikutip dari Tribunnews, kritikan ini disampaikan Ibas sebagai respons atas melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia beberapa waktu terakhir, serta angka kematian yang relatif tinggi.

Dalam keterangannya, Ibas mengaku khawatir Indonesia disebut sebagai bangsa gagal karena tidak mampu menyelamatkan rakyatnya dari Covid-19.

"Begini ya, Covid-19 makin mengganas. Keluarga kita, sahabat kita dan orang-orang di lingkungan kita banyak yang terpapar bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini?"

Baca juga: POPULER NASIONAL Insiden Paspampres Diadang karena Penyekatan | Ibas Disindir Andre Rosiade

Baca juga: Ibas Takut RI Jadi Negara Gagal, Gerindra: Mas Ibas Sebaiknya Hadiri Rapat-rapat Komisi VI DPR

"Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya," ujar Ibas dalam keterangannya, Rabu (7/7/2021).

Lebih lanjut, Ibas menyoroti soal kelangkaan tabung oksigen di sejumlah wilayah Indonesia.

Ia menilai kasus kelangkaan ini merupakan preseden terburuk.

"Bagaimana mungkin tabung oksigen disumbangkan ke negara lain, tapi saat rakyat sendiri membutuhkan, barangnya susah didapat,” katanya.

Tak hanya itu, Ibas menganggap pemerintah kurang mempersiapkan diri dalam menghadapi varian baru Covid-19.

Padahal, pandemi di Indonesia sudah memasuki tahun kedua.

Seharusnya, menurut Ibas, pemerintah bisa mengantisipasi adanya varian baru.

"Kan ada varian baru di negara lain. Kita tahu, itu bukan tak mungkin masuk ke negara kita."

"Lalu muncul kasus-kasus baru, kemudian angka yang kita khawatirkan juga terjadi, dan lain sebagainya," terang dia.

"Itu semua gejala-gejala yang rasanya mudah dibaca dan terkait dengan kesiapan kita dalam menyediakan kebutuhan medis."

Baca juga: VIRAL Video Satu Keluarga di Bekasi Meninggal Positif Covid-19, Ini Faktanya

Baca juga: Kasus Baru Covid-19 di Indonesia Tambah 38.391 pada 8 Juli 2021, Ini 5 Provinsi Penyumbang Terbanyak

"Tidak ada yang mendadak. Karena pandemi kan sudah masuk tahun kedua, jadi harusnya bisa diantisipasi," imbuhnya.

Ibas juga meminta pemerintah agar tegas dalam mengambil keputusan soal vaksinasi Covid-19.

Ia mengatakan, pemerintah seharusnya segera menyiapkan vaksin yang lebih baik jika yang sebelumnya dinilai tak cukup manjur.

Lebih lanjut, Ibas juga menekankan percepatan vaksinasi di kota dan di desa atau daerah ekstrem penularan Covid-19, harus menjadi prioritas.

Harapannya, agar Indonesia bisa kembali hidup normal seperti negara lain.

"Sehingga kita bisa hidup normal lagi seperti negara lain, seperti beberapa negara di Eropa, misalnya,’’ pungkasnya.

Ibas Disindir

Usai melontarkan kritik, Ibas yang merupakan anggota DPR RI, mendapat sindiran dari rekannya yang sesama anggota Komisi VI, Andre Rosiade.

Dilansir Tribunnews, Andre mengajak Ibas untuk hadir dalam rapat-rapat Komisi VI.

Hal itu, kata Andre, bisa menjadi kontribusi nyata untuk membantu penanganan Covid-19, ketimbang hanya melontarkan kritik di publik.

Baca juga: Permintaan Wapres ke Para Ulama: Mohon Jaga Diri dan Jaga Umat, Kasus Covid-19 Melonjak

Baca juga: CARA Dapat Layanan Telemedicine bagi Pasien Covid-19 yang Isolasi Mandiri, Begini Alur Lengkapnya

"Saya sebagai sesama anggota komisi VI, saya mengajak Mas Ibas untuk hadir dalam rapat-rapat di Komisi VI dengan mitra-mitra kita."

"Hadir ini bisa hadir secara fisik maupun secara virtual," kata Andre kepada wartawan, Kamis (8/7/2021).

Andre menambahkan, Ibas bisa memberi saran secara langsung pada BUMN Farmasi terkait pelayanan vaksinasi atau soal produksi obat-obatan jika hadir dalam rapat.

Tak hanya itu, Andre menilai Ibas bisa mendorong BUMN untuk menyediakan oksigen untuk mengatasi kelangkaan seperti yang disebutkan dalam kritik.

"Lalu juga bisa mendorong dalam rapat, agar holding BUMN rumah sakit, yaitu Pertamedika IHC untuk menambah kapasitas tempat tidur dan ICU, untuk lebih maksimal melayani masyarakat."

"Termasuk juga mendorong BUMN menyediakan oksigen," ujar Ketua DPD Gerindra Sumbar itu.

Karena itu, kata Andre, lebih baik Ibas hadir dalam rapat untuk menyampaikan kritiknya daripada berteriak di luar.

"Jadi, daripada berteriak di luar, lebih baik Mas Ibas hadir dalam rapat."

"Kan sayang sekali, Mas Ibas dipilih oleh ratusan ribu orang tapi Mas Ibas tidak hadir dalam rapat."

"Sekali lagi, hadir bisa bisa secara fisik maupun virtual," tandasnya.

Baca juga: Pimpinan MPR: #DiRumahAja Merupakan Ibadah Agar Terhindar dari COVID-19

Baca juga: Pengamat Nilai Koordinasi BIN, TNI, dan Polri Sangat Baik dalam Menangani Pandemi Covid-19

Sindiran ini dilayangkan Andre pada Ibas yang tak hadir secara fisik maupun virtual dalam rapat Komisi VI DPR RI yang digelar pada Kamis (8/7/2021).

Rapat tersebut membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 bersama Menteri BUMN, Erick Thohir, yang hadir secara virtual.

Demokrat Menilai Kritik Ibas adalah Hal Wajar

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menilai kritik yang dilayangkan Ibas pada pemerintah soal penanganan Covid-19 adalah hal wajar.

Ia mengatakan, kritikan Ibas adalah bentuk keprihatinan atas lonjakan kasus dan angka kematian akibat Covid-19 yang relatif tinggi.

"Kalau Mas Ketum AHY kemudian kritik keras pemerintah terkait penanganan Covid-19, lalu Mas Ibas selaku Ketua FPD maupun Waketum DPP PD mengkritik keras pemerintah, itu kan wajar-wajar saja."

"Kami punya keprihatinan atas situasi saat ini. Nyawa rakyat yang diperjuangkan ini," katanya kepada wartawan, Kamis (8/7/2021), dilansir Tribunnews.

Karena itu, Herzaky mengaku heran melihat absensinya Ibas dalam rapat Komisi VI DPR RI bersama Menteri BUMN Erick Thohir menuai sindiran dari Andre Rosiade.

"Ini kan yang bicara anggota Dewan. Kalau level buzzer kita masih memaklumi memang levelnya segitu."

"Kita sedang membahas nasib nyawa rakyat, dia malah bahas daftar hadir. Logical fallacy benar ini," ujar Herzaky, dikutip dari Tribunnews.

Lebih lanjut, Herzaky mengatakan selama ini kader Demokrat kesulitan untuk memberi masukan di Parlemen.

Pasalnya, ujar Herzaky, pemimpin rapat sama sekali tak memberikan kesempatan.

Seperti contohnya, anggota Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo, yang tak diizinkan menyampaikan interupsi ketika rapat paripurna ke-22 Masa Persidangan V DPR Tahun Sidang 2020-2021, Selasa (6/7/2021).

"Kader kami berulang kali meminta izin bicara untuk memberikan masukan. Tapi, apa? Temannya Bang Andre itu yang memimpin sidang, sama sekali tidak memberikan kesempatan."

"Jadi, janganlah bahas-bahas ayo suarakan di parlemen, di ruang sidang. Tapi, begitu mau bicara, jangankan beradu argumen, kesempatan bicara pun tidak diberikan sama sekali," imbuhnya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Chaerul Umam)