TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan ketersediaan beras nasional saat ini aman sehingga tidak perlu dilakukan impor beras.

Selain itu pemerintah juga tidak akan memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako umum yang dikonsumsi masyarakat.

“Impor beras dan PPN sembako umum itu tidak ada," ungkap Syahrul, Kamis (8/7/2021), dikutip dari laman Kementan.

Ia menyebut impor beras dan PPN sembako umum adalah pikiran-pikiran yang ada di sebagian pihak dan menjadi sebuah isu karena sampai sekarang ini, pemerintah belum pernah merancang untuk kenaikan PPN sembako.

"Kalaupun itu ada pasti Menteri Pertanian tahu. Jadi jangan membuat petani resah,” sambungnya.

Baca juga: Penerima Bansos BST dan PKH Dapat Tambahan 10 Kilogram Beras

Syahrul juga menekankan kembali arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemerintah tidak akan mengimpor beras.

“Presiden Jokowi pun sudah tegas mengatakan impor beras itu tidak ada."

"Bahwa boleh saja orang-orang melempar isu seperti itu. Dan bahkan Pak Presiden katakan dari mana rumor itu."

"Pemerintah tidak pernah membicarakan rencana impor beras dan kenaikan PPN sembako,”  tegasnya.

Baca juga: Bulog Siapkan Tamabahan 200 Ribu Ton Beras untuk Bansos, Begini Respon Komisi IV DPR

3 Alasan Tak Perlu Impor Beras

Syahrul juga menyampaikan tiga alasan tidak diperlukannya impor beras.  

Pertama, hingga saat ini Indonesia memiliki cadangan beras yang cukup banyak baik yang ada pada pengendalian langsung Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), penggilingan, dan pada penanganan pemerintah daerah (pemda).

Produksi beras pada masa tanam (MT) I Tahun 2021 sebesar 17,56 juta ton dan terdapat surplus pada Januari 2020 sebesar 7,39 juta ton.

Sementara jumlah konsumsi nasional 14,67 juta ton, sehingga akhir Juni 2021 terdapat surplus beras sebanyak 10,29 juta ton.