Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IX DPR RI menegaskan belum pernah mendengar secara langsung soal rencana penjualan vaksin gotong royong melalui Kimia Farma.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyatakan, selama ini Komisi IX hanya tahu bahwa vaksin gotong royong hanya diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak para pekerja.

Karena itu, vaksin gotong royong tidak dijual ke individu.

aksin gotong royong dibiayai oleh perusahaan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial.

Baca juga: Mulai Besok, Kimia Farma Bisa Layani Vaksinasi Covid-19 Berbayar di 8 Klinik, Ini Cara Daftarnya

Baca juga: Gelar Serbuan Vaksinasi Massal, TNI Targetkan 50 Ribu Orang Mendapatkan Vaksin Hari ini

"Kami baru mendengar hal ini dari media. Makanya, kami juga heran. Di group anggota komisi IX, hal ini sempat diperbincangkan dan dipertanyakan," kata Saleh kepada wartawan, Minggu (11/7/2021).

Dalam konteks ini, Komisi IX mendesak agar pemerintah memberikan penjelasan terkait kebijakan ini.

Pasalnya, dasar dari pelaksanaan vaksinasi adalah gratis. Artinya, setiap orang tidak dipungut biaya untuk divaksin.

"Kalau dijual bebas seperti itu, apa nanti malah tidak akan terjadi komersialisasi? Bukankah vaksinasi itu semestinya gratis? Ini yang saya kira perlu diperjelas," ujar Ketua Fraksi PAN DPR RI itu.

Selain itu, perlu juga dijelaskan soal pelaksanaan vaksinasi dengan mekanisme ini.

Mulai dari siapa yang akan menjadi vaksinatornya hingga siapa pula yang akan memonitor mereka yang telah divaksin.

"Bukankah setiap orang yang divaksin harus terus dievaluasi kondisinya?," ucapnya.

"Harus diakui bahwa KIPI masih selalu ada. Itu perlu diawasi dan dimonitor. Nah, apakah mekanisme pembelian vaksin di Kimia Farma ini juga akan dievaluasi dan diawasi? Bagaimana koordinasinya dengan komnas/komda KIPI?," pungkas Saleh.