Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

Pengamat: Jika Rakyat Butuh RS Darurat, Sudah Seharusnya DPR Siapkan Halamannya

Usulan Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, menjadikan halaman dan gedung MPR/DPR rumah sakit darurat bila semua rumah sakit penuh,

Pengamat: Jika Rakyat Butuh RS Darurat, Sudah Seharusnya DPR Siapkan Halamannya
Tribunnews.com/Chaerul Umam
Halaman utama Gedung DPR RI.Pengamat: Jika Rakyat Butuh RS Darurat, Sudah Seharusnya DPR Siapkan Halamannya 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usulan Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, menjadikan halaman dan gedung MPR/DPR rumah sakit darurat bila semua rumah sakit sudah penuh, tentu layak diapresiasi.

Hal itu menunjukkan bahwa masih ada yang ingat mereka berasal dari dan dipilih oleh rakyat.

Demikian disampaikan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga, melalui keterangannya kepada wartawan, Minggu (11/7/2021).

Baca juga: Anggota DPR: Wujudkan Cinta NKRI dengan Melawan Pandemi

Baca juga: Politisi Demokrat Usul soal RS Darurat di DPR RI, Begini Respons PAN, PPP, dan Nasdem

"Gedung DPR/MPR itu sejatinya milik rakyat. Karena itu, bila rakyat dalam keadaaan darurat membutuhkan halaman dan gedung tersebut, maka seharusnya anggota DPR secara iklas dan terbuka memberikannya," kata Jamil, sapaan akrabnya.

Bahkan, lanjut Jamil, sudah seharusnya semua anggota DPR RI punya inisiatif dan berempati menawarkan halaman dan gedungnya untuk digunakan bila melihat rakyatnya membutuhkannya.

Tak selayaknya rakyat yang harus meminta-mintanya, karena hakekatnya halaman dan gedung DPR/MPR itu milik rakyat, yang sering disebut sebagai rumah rakyat.

"Karena itu, bila ada anggota DPR RI yang tidak mengaminkan usulan Benny K Harman tersebut, ada indikasi yang bersangkutan sudah lupa asal usulnya. Anggota DPR RI semacam ini sebaiknya dicatat oleh seluruh rakyat Indonesia untuk tidak dipilih lagi pada pileg 2024," ujarnya.

Begitu juga fraksi di DPR yang merespon setengah hati, sebaiknya dicatat dan diingat untuk diabaikan saja pada  pileg 2024.

Menurut Jamil, fraksi seperti ini perlu diberi sanksi sosial dan politik, agar mereka sadar asal usulnya.

Halaman
12
Penulis: chaerul umam
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas