Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah makin penuhnya fasilitas layanan kesehatan imbas lonjakan kasus Covid-19, muncul usulan kuat menjadikan kompleks gedung DPR/MPR, Senayan sebagai rumah sakit darurat penanganan Covid-19.

Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI Fraksi Golkar Firman Soebagyo menolak hal itu.

Menurutnya itu gagasan yang tidak rasional, karena masih ada alternatif dan tempat lain yang bisa dijadikan alternatif untuk rumah sakit darurat Covid-19 selain di DPR.

"Kalau mau memang dicari lapangan atau lokasi untuk RS darurat Covid-19 kenapa tidak menggunakan gedung dan fasiliatas lain seperti  gedung milik pemerintah kosong, rumah-rumah susun belum berpenghuni dan gedung olahraga tertutup Gelora Bung Karno (GBK) atau juga gedung-gedung lain ada di Jakarta, kenapa harus DPR," kata Firman kepada wartawan Senin (12/7/2021).

Baca juga: Dalam Tiga Minggu ke Depan RSCM Akan Berubah Jadi RS Covid-19

Firman mengatakan, jika Kompleks DPR dipakai untuk RS darurat Covid-19  bisa menganggu tugas dan fungsi kedewanan saat ini.

Menurutnya kinerja dewan juga sudah tidak maksimal dampak adanya pamdemi Covid-19.

Baca juga: Rumkitlap Modern RSPAD Terima Pasien Covid-19 Gejala Ringan-Sedang, 25 Tenda Hingga ICU Disiapkan

"Kalau DPR dipakai ini akan menganggu tugas kedewanan yang ada disamping secara tehnis juga tdk memungkinkan," kata dia.

"Saat ini kita sebagai anggota DPR masih sulit untuk bisa berinterkasi sesama anggota dilingkungan DPR karena banyak anggota dewan maupun pegawai dan pamdal yang terpapar bahkan meninggal."

"Jadi, kita harus berpikir rasional dan bukan dengan emosional," ucap anggota Baleg DPR ini.

Firman menilai, jika memang ada usulan untuk meminta seperti itu hendaknya dipikirkan lagi dengan rasional serta logika dan jangan memakai emosi.

Dia pun berpendapat juga jangan selalu menyalahkan pemerintah, karena pandemi Covid-19 ini menimpa hampir seluruh negara di dunia.

"Indonesia mempunyai banyak kendala karena faktor geografis dan negara kepulauan dengan jumlah penduk besar dan ketersediaan tenaga medis non medis masih sangat tebatas termasuk sarana prasarana juga memerlukan kesdaran masarkat dalam disiplin melaksankan protokol kesehatan," ujarnya.