Vaksin Berbayar Dibatalkan Jokowi, Anggota Komisi IX DPR: Alhamdulillah 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk membatalkan program vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. 

Terkait hal itu, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB Nur Nadhifah mendukung dan sangat bersyukur atas keputusan Presiden Jokowi. 

"Alhamdulillah akhirnya vaksin berbayar ini dibatalkan oleh Presiden," ujar Nur Nadhifah, ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (16/7/2021). 

Nur Nadhifah menilai memang seharusnya vaksin Covid-19 diberikan gratis bagi masyarakat Tanah Air dan bukannya berbayar. 

"Memang seharusnya gratis. Apalagi di beberapa pembahasan dengan DPR (telah disepakati) vaksin gratis untuk seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.

Baca juga: Malaysia Akan Hentikan Penggunaan Vaksin Sinovac Setelah Pasokannya Habis

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menekankan sangat tidak tepat menghadirkan program vaksin berbayar di tengah situasi pandemi seperti saat ini. 

Sebab, lanjut Nur Nadhifah, vaksin ini sangat dibutuhkan masyarakat dengan tujuan tercapainya kekebalan komunitas atau herd immunity. 

Di sisi lain, vaksin berbayar juga seolah tidak peka dengan kondisi masyarakat yang terdampak ekonominya akibat pandemi Covid-19. 

"Dalam situasi pandemi seperti ini, sangat tidak pas kalau vaksin itu berbayar, mengingat vaksin sangat dibutuhkan untuk mencapai herd immunity," kata Nur Nadhifah. 

"Sementara rakyat sedang dalam kondisi ekonomi yang sulit seperti ini, kalau sampai vaksin juga berbayar, makin sulit rakyat kita," tandasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokow) memutuskan untuk membatalkan program vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. 

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung seperti yang dikutip Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, (16/7/2021).

Baca juga: Jokowi Larang Menterinya Bepergian ke Luar Negeri Selama PPKM Darurat, Kecuali Menlu

"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Pramono.

Dengan keputusan tersebut, seluruh vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.