Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Virus Corona

Mendagri Warning Pemda: Jangan Mark Up Penyaluran Bansos

“Prinsipnya adalah tidak melakukan mark up dan tepat sasaran pada masyarakat yang benar,” ujar Mendagri Tito Karnavian.

Mendagri Warning Pemda: Jangan Mark Up Penyaluran Bansos
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Sejumlah pekerja mengangkut dus berisi makanan dan vitamin bantuan sosial sembako bagi masyarakat terdampak Covid-19 ke dalam truk untuk didistribusikan, di Gudang Bulog Divre Jawa Barat di Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (5/6/2020). Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat mencatat sudah menyalurkan lebih dari 900.000 paket bansos provinsi dari target 1,6 juta keluarga yang terdampak Covid-19. Penyaluran bansos provinsi senilai Rp 500 ribu gelombang pertama tersebut ditargetkan rampung pekan depan. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan penyaluran bantuan sosial (bansos) dapat dilakukan pemerintah daerah tanpa harus menunggu program dari pemerintah pusat.

Namun Mendagri menegaskan agar bansos tidak di mark up dan diberikan pada masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau tepat sasaran.

“Prinsip utama dalam bansos ini tidak usah menunggu dari pusat, Jadi begitu di daerah melihat ada masyarakat yang kesulitan, segera untuk dibantu,” kata Mendagri Tito pada konferensi pers virtual, Sabtu (18/7/2021)

“Prinsipnya adalah tidak melakukan mark up dan tepat sasaran pada masyarakat yang benar,” lanjut Mendagri.

Mendagri mengatakan sepanjang penyaluran bansos dilakukan dengan benar dan diberikan pada masyarakat yang terdampak, pemerintah pusat juga akan bertanggung jawab.

Baca juga: Penyaluran Bansos di Aceh Terhenti Dua Bulan, Begini Penjelasan Mensos Risma

BPKP disebutnya juga akan melakukan pendampingan, sehingga ia meminta kepala daerah untuk tidak ragu segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat di masing-masing daerah.

Termasuk terkait penyaluran dana desa.

“Dana desa yang 8 persen itu juga dapat digunakan untuk membantu masyarakat di desa masing-masing yang kesulitan akibat PPKM,” ujarnya.

Baca juga: Kapolri Ingatkan Anggotanya, Kalau Stok Penyaluran Beras Bansos Habis, Langsung Lapor

Mendagri mengatakan, berdasarkan peraturan dari Menteri Keuangan, 8 persen dari DAU dan DBH dapat digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang meliputi 5 hal.

Diantaranya, penanganan pandemic Covid-19, dukungan vaksinasi, dukungan kelurahan untuk PPKM, insentif tenaga Kesehatan, hingga belanja lainnya yang mendukung kegiatan prioritas yang dilakukan pemerintah pusat.

Baca juga: Cara Mendapatkan Bansos Rp 600 Ribu dan Beras 10 Kg Periode Juli 2021, Simak Cara Mencairkannya

Namun ada usulan dari Pemda agar Pemerintah Pusat membuat aturan yang jelas dalam hal realokasi APBD untuk penyaluran bansos dan stimulus ekonomi.

Mendagri mengatakan ia akan melakukan rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera membuat peraturan tersebut.

“Kami akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, paling lambat hari Senin untuk membuat peraturan dimana daerah bisa merealokasikan APBDnya untuk jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi yang dapat menjadi dasar bagi daerah untuk tidak ragu merealokasikan APBD untuk bansos,” ujarnya.

Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas