Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pemerintah daerah mengusulkan penambahan warga penerima bantuan sosial (bansos) hingga 5,9 juta orang.

Mensos mengatakan usulan tersebut akan segera diproses oleh Kemensos. "Ada usulan 5,9 juta baru dari daerah yang nanti akan kita proses," ujar Risma dalam konferensi pers virtual, Sabtu (17/7/2021).

Dia mengusulkan agar 5,9 juta calon penerima bansos ini juga menerima bantuan beras.

Selain itu, ada penambahan bantuan sebesar Rp200 ribu perbulan dan diberikan selama dua bulan untuk 18,8 juta penerima bantuan pangan nontunai (BPNT).

"Serta penambahan 2 bulan untuk 18,8 juta penerima kartu sembako atau BPNT itu yang nanti akan baru. Serta penambahan beras untuk masing-masing penerima bantuan sosial," kata Risma.

Penyaluran bansos, kata Risma, telah dilakukan sejak awal Juli melalui himbara maupun PT Pos.

Baca juga: Mendagri Warning Pemda: Jangan Mark Up Penyaluran Bansos

Kemensos mengoptimalisasi program bansos reguler, yakni PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan BST. PKH salur tahap ketiga yakni untuk bulan Juli-Agustus-September, disalurkan pada Juli 2021.

Baca juga: Luhut Sebut Ada Bansos Tambahan Rp 39 Triliun Untuk Masyarakat, Berikut Rinciannya

Kemensos mencairkan BST untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) selama 2 bulan yakni Mei Juni, yang cair pada Juli.

Kemudian BPNT/Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM. Anggaran untuk PKH sebesar Rp28,3 triliun, dan BPNT/Kartu Sembako sebesar Rp42,3 triliun yang disalurkan melalui Bank-bank Milik Negara (Himbara).

Sementara untuk BST anggaran sebesar Rp15,1 triliun yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia.