Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

PPNI: Optimalkan Perpanjangan PPKM Darurat Agar Faskes Tidak Kolaps dan Cegah Fatalitas

Keputusan Pemerinah memperpanjang PPKM Darurat sangat penting untuk dioptimalkan demi memastikan fasilitas kesehatan tidak kolaps.

Editor: Choirul Arifin
zoom-in PPNI: Optimalkan Perpanjangan PPKM Darurat Agar Faskes Tidak Kolaps dan Cegah Fatalitas
Tribunnews/Herudin
Suasana Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (10/7/2021). RSD Covid-19 Asrama Haji Pondok Gede difungsikan untuk penanganan?Covid-19?dari mulai gejala sedang hingga berat, dengan kapasitas 910 tempat tidur isolasi, termasuk 36 HCU (high care unit), selain lebih dari 370 tempat tidur untuk tenaga kesehatan. Tribunnews/Herudin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Pemerinah memperpanjang PPKM Darurat sangat penting untuk dioptimalkan demi memastikan fasilitas kesehatan tidak kolaps.

Alasannya, angka ketersediaan ranjang rumah sakit saat ini sudah lebih dari 90 persen. Bahkan, Ibu Kota sendiri saat ini tengah bersiap menghadapi kasus aktif harian Covid-19 yang dapat mencapai 100 ribu pasien.

Tingginya kasus Covid-19 membuat rumah sakit kebanjiran pasien. Banyak pasien akhirnya tak mendapatkan layanan rumah sakit. PPKM Darurat yang sudah berjalan, dinilai tidak ideal karena masih memiliki kelemahan.

Sebanyak 405 dokter gugur sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Jumlah itu berdasarkan data Ikatan Dokter Indonesia (IDI) per Minggu (27/6).

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menyebut kurang lebih 1.000 perawat positif terinfeksi virus corona sejak libur Lebaran Mei 2021.

Baca juga: 1.000 Lebih Nakes Gugur, Pimpinan DPR: Indonesia Berduka, Segera Penuhi Hak-hak Mereka

Mereka menyatakan, banyak relawan yang juga tumbang. Membludaknya jumlah pasien Covid-19 pada Juni 2021 membuat sejumlah rumah sakit harus berhenti menerima pasien akibat kekurangan tempat tidur.

Tenda-tenda darurat di halaman rumah sakit mulai didirikan demi menampung pasien Covid-19 yang tak kebagian ruangan.

Baca juga: Hindari Kesalahan Fatal Saat Isolasi Mandiri, Ini Anjuran Dokter IDI

Berita Rekomendasi

Ketua Tim Penanganan Covid-19 DPP PPNI Jajat Sudrajat menilai tak ada artinya jika PPKM Darurat diterapkan hanya di atas kertas tanpa implementasi yang benar di lapangan.

"PPKM lebih tegas lagi jangan cuma soal regulasi, aplikasi di lapangan harus nyata, tegas dan memberi sanksi tanpa pandang bulu," kata Jajat.

Baca juga: Jokowi: Bayangkan Kalau Pembatasan Dilonggarkan dan Kasus Covid-19 Naik, Faskes Kita Bisa Kolaps

Sementara Epidemiolog Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengaku khawatir perpanjangan pemberlakuan PPKM Darurat tak bisa meredam kolapsnya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang terjadi di Indonesia saat ini.

Meski Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berencana menambah sumber daya dan rumah sakit darurat, namun menurutnya, hal itu belum tentu bisa menjawab keadaan tenaga kesehatan yang mulai tumbang saat ini.

Berbeda dengan Griffith, Epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono justeru meminta pemerintah memperpanjang PPKM Darurat. Alasanya menurut Pandu, kasus Corona di Indonesia masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan.

Meski begitu, terkait perpanjangan PPKM Darurat sampai kapan, Pandu menyerahkannya ke pemerintah. "Mau cepat (perpanjangan) bisa, mau lama juga bisa. Kalau mau cepat ya (kebijakan PPKM Darurat) harus benar-benar dikerjain," tuturnya.

Pandu menjelaskan seharusnya pemerintah melakukan sejumlah evaluasi. Tidak hanya soal kebijakan PPKM Darurat, melainkan juga terkait testing, tracing, hingga vaksinasi. Isu perpanjangan PPKM Darurat ini mendapatkan penolakan dari sejumlah pedagang hingga mahasiswa.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas