TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Desakan agar Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro untuk memilih salah satu jabatannya terus berdatangan.

Kali ini mantan anggota DPR asal Sulawesi Selatan, Akbar Faizal yang mendesak agar akademisi memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.

Dalam akun twitternya, Akbar meminta Ari Kuncoro memilih jadi Rektor UI atai komisaris BUMN.

Yth: @univ_indonesia Prof Ari Kuncoro, lepaskan salah satunya: rektor atau komisaris BUMN. Bantu bangsa ini mengembalikan kewarasan bangsa yang seharsnya menjadi concern Anda. Soal PP yang jadi pijakan Anda, biar menjadi urusan yg menerbitkannya. #alumnitakmabukjabatan

Baca juga: Rektor UI Diizinkan Rangkap Jabatan, Komisi X DPR RI: Kampus Harus Otonom

Pada twit lainnya, Akbar juga menyindir UI dengan mencotohkan universitas terkemuka dunia yang banyak melahirkan tokoh dunia dan ratusa pemenang nobel yang tidak silau dengan jabatan pemerintah. Mereka gelisah hanya untuk menciptakan pengatur dunia.

Harvard disiplin pd keilmuan lahirkan 161 Nobel Prize dan 8 presiden USA plus tokoh dunia lainnya. MIT 95 Nobel, Stanford 17 Nobel, Oxford 72 Nobel, Cambridge 121 Nobel. Rektornya tak gelisah menjadi komisaris atau menteri. Mrk gelisah mencetak pengatur dunia.@univ_indonesia.

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, aturan revisi yang dilakukan Jokowi justru merusak kredibilitas UI.

Baca juga: TRENDING di Twitter, Ini Profil Rektor UI Ari Kuncoro, Kini Sah Rangkap Jabatan Wakil Komisaris

"Kalau aturan bisa disesuaikan dengan selera penguasa, akan menjadi negeri apa kita? Kalau kampus seharusnya menjadi benteng terakhir terkait integritas dan kredibilitas, kali ini Universitas Indonesia malah seakan dirusak kredibilitasnya oleh aturan ini," kata Herzaky, kepada wartawan, Rabu (21/7/2021).

"Apakah ini disengaja? Agar masyarakat mencemooh Rektor UI dan institusi UI? Agar tiap peringatan moral, analisis kritis dari UI dan alumninya menjadi tumpul? Karena ternyata pemimpin tertinggi di kampusnya seakan maruk jabatan? Padahal, tiap komisaris dan direksi BUMN, seharusnya diseleksi ketat," imbuhnya.

Baca juga: Cerita Unik Wisudawan UIN Tulungagung, Minta Rambutnya Dipotong sang Rektor, Mengaku Bangga

Herzaky mempertanyakan bagaimana bisa ada seorang rektor menjadi komisaris BUMN.

Padahal, menurutnya Menteri BUMN Erick Thohir merupakan anggota Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Indonesia (UI).

"Segera Menteri BUMN untuk bersaran kepada presiden. Kecuali etika dan moral tak lagi penting di negeri ini," ucap Herzaky.

Selain itu, Partai Demokrat mempertanyakan mengapa Jokowi mengambil keputusan ini di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Herzaky, lebih baik pemerintah fokus pada penanganan pandemi.

"Pertanyaan lanjutan, momen yang dipilih Presiden Jokowi dalam merevisi Statuta UI sehingga Rektor UI diperbolehkan rangkap jabatan. Mengapa di saat kegelisahan rakyat memuncak terkait situasi pandemi terkini? Apakah memang perubahan statuta UI ini menjadi prioritas?," pungkasnya.

Baca juga: Kabar Baik dan Buruk Untuk Jokowi, Anak Sulungnya Sembuh Tapi Menantunya Dikabarkan Terpapar Corona