Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Seleksi Kepegawaian di KPK

Ombudsman Temukan Maladministrasi TWK, Harus Ada Sikap Koreksi dari KPK, KemenpanRB dan BKN

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan adanya pelanggaran atau maladministrasi dalam pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai

Ombudsman Temukan Maladministrasi TWK, Harus Ada Sikap Koreksi dari KPK, KemenpanRB dan BKN
Istimewa
Wakil Ketua MPR RI, Arsul Sani 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan adanya pelanggaran atau maladministrasi dalam pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terkait hal itu, anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan perlu adanya sikap terbuka untuk mau mengkoreksi atas temuan ORI dari pihak-pihak terkait. 

Pihak-pihak terkait yang dimaksud Arsul antara lain KPK, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Pasca disampaikannya kepada publik Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) ORI terkait persoalan alih status pegawai KPK yang TMS dalam TWK-nya, maka yang perlu ditekankan adalah sikap terbuka untuk melakukan langkah korektif dari KPK maupun kementerian/lembaga terkait lainnya seperti KemenPAN-RB dan BKN," ujar Arsul, ketika dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (24/7/2021). 

Baca juga: Dewas KPK Ogah Campuri Temuan Ombudsman Soal Maladministrasi TWK

Menurut politikus PPP tersebut, sikap terbuka dan mau mengkoreksi ini penting dilakukan para pihak terkait. 

Belum lagi, apabila nanti hasil penyelidikan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ternyata tak berbeda jauh dari temuan ORI. 

Oleh karena itu, Arsul meminta KPK, KemenPAN-RB, dan BKN untuk menindaklanjuti temuan tersebut sesuai dengan prinsip dan hukum administrasi negara yang berlaku. 

"Apalagi nanti kalau Komnas HAM juga mengumumkan hasil penyelidikannya dan 'in line' temuannya dengan LAHP ORI. Tentu KPK maupun kementerian/lembaga terkait silakan mengkaji dari sisi baik prinsip-prinsip maupun hukum administrasi negara yang berlaku," kata Arsul. 

Sebelumnya diberitakan, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan adanya pelanggaran atau maladministrasi dalam pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Ombudsman Mokhammad Najih memerinci, setidaknya terdapat tiga pelanggaran yang ditemukan dalam proses TWK.

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas