TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Kabaintelkam Polri Komjen Paulus Waterpauw menyebut pengamalan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam membangun dan menciptakan kedamaian di Papua. 

Hal itu diungkapkan saat mengikuti diskusi virtual bertajuk "Memaknai Pancasila dalam Konteks Mewujudkan Papua Damai" yang digelar Relawan Pancasila Muda, pada Kamis (22/7/2021). 

"Saya berpikir memang untuk mewujudkan pembangunan nasional di Tanah Papua, maka kita harus berpaling, berpedoman pada lima sila Pancasila," kata Paulus seperti yang termuat dalam siaran pers yang diterima redaksi pada Sabtu, 24 Juli 2021. 

Mantan Kapolda Sumatera Utara dan Kapolda Papua ini menuturkan, Pancasila dimaknai sebagai kepribadian bangsa, menjadi identitas bangsa Indonesia dalam diri setiap pribadi.

Baca juga: Peringatan Dini BMKG, Minggu 25 Juli 2021: Waspadai Hujan Lebat di Sulteng dan Papua Barat

Sebagai jiwa bangsa yang terwujud pada setiap lembaga maupun organisasi dan insan Indonesia. Pun, sebagai dasar negara yang menjadi pondasi setiap produk perundang-undangan maupun etika moral bangsa. 

Pancasila, lanjutnya, menjadi visi untuk mempersatukan bangsa, menjadi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan serta kebahagian lahir dan batin. Sumber hukum dan peraturan, kata dia, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. 

Latar belakang sejarah integrasi Papua tercatat dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Sejak saat itu sudah ada intrik atau gejolak-gejolak. 

Menurutnya, permasalahan dan gejolak itu pada ujungnya menimbulkan berbagai dampak gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

Baca juga: Amanda Manopo Berduka, Pemain Ikatan Cinta Evan Sanders dan Sari Nila Beri Dukungan

Paulus berpendapat, kaum milenial sesungguhnya memiliki banyak unsur kemampuan baik dari sisi intelektualitas, kapasitas, dan konektivitas untuk dapat terlibat dalam menggerakkan perubahan. 

"Sebenarnya, sesungguhnya, harapan itu ada pada daerah otonomi khusus ini yang melahirkan tiga unsur penyelenggara negara di Papua. Kita kenal yang pertama adalah birokrasinya, kemudian legislator, kemudian ada Majelis Rakyat Papua. Tiga pilar ini semestinya menjadi motor penggerak perubahan Papua yang lebih sejahtera aman dan damai. Itu harapannya," katanya. 

Dia menekankan, penyelenggara negara penting dibekali dengan pemahaman, pengahayatan nilai-nilai Pancasila. 

“Tiga unsur itu, berdiri tegak lurus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Karena mereka yang punya semua, mereka yang kerjakan, bicara pendidikan mereka yang punya program, kesehatan ya mereka yang punya program," ujarnya.

Baca juga: 4 dari 9 Parpol Anggota Koalisi Papua Bangkit Usulkan 12 Nama Cawagub Papua Pengganti Klemen Tinal

"Pemerintah hanya memberikan dukungan anggaran saja, kebijakan anggaran. Kalau itu mereka jalani dengan benar, dengan objektif, mendengar suara rakyat, suara pemuda, suara orang-orang tua, mama-mama, dan lain sebagainya, dibuat dalam sebuah tata aturan dan itu dijalankan dengan sungguh-sungguh itu saya pikir itu oke," ucapnya menambahkan. 

Dia menegaskan, menjunjung tinggi hukum dan berbuat baik untuk mewujudkan keadilan, juga kepastian hukum di Papua, hal itu harus dilaksanakan unsur eksekutif, legislatif, dan juga Majelis Rakyat Papua sebagai simbol kultur masyarakat Papua.