TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami perencanaan bantuan sosial (bansos) dalam pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020 antara Bupati nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Sutisna (AUS) dengan Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan.

Hal tersebut didalami saat tim penyidik memeriksa Hengky sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinsos Pemkab Bandung Barat tahun 2020.

"Hengky Kurniawan (Wakil Bupati Bandung Barat), yang bersangkutan hadir dan didalami pengetahuannya antara lain mengenai dugaan adanya perencanaan dan pembahasan bersama dengan tersangka AUM terkait dengan bantuan Bansos dalam pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinsos Pemkab Kabupaten Bandung Barat tahun 2020," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (28/7/2021).

Baca juga: Diperiksa KPK, Hengky Kurniawan Ditanya Soal Pembagian Tugas Pemerintahan dengan Aa Umbara

Usai diperiksa, Hengky mengaku tak dilibatkan dalam Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat Tahun 2020.

"Hari ini dimintai keterangan, banyak ya ada berapa pertanyaan saya lupa terkait bagaimana pembagian tugas selama di pemerintahan dengan Pak Bupati (Aa Umbara Sutisna), saya jawab normatif. Kemudian apakah terlibat dalam Satgas COVID-19 di Bandung Barat Tahun 2020, saya bilang saya tidak dilibatkan. Seputar itu lebih ke bagaimana pembagian tugas di pemerintahan," kata Hengky di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (27/7/2021).

Hengky saat ini menjabat sebagai Plt Bupati Bandung Barat pasca Aa Umbara ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait kasus tersebut.

Lebih lanjut, Hengky mengaku tidak tahu menahu soal adanya pertemuan-pertemuan antara Aa Umbara, Andri Wibawa dari pihak swasta/anak Aa Umbara, dan M Totoh Gunawan (MTG) selaku pemilik PT Jagat Dirgantara (JDG) dan CV Sentral Sayuran Garden City Lembang (SSGCL) terkait pengadaan barang tanggap darurat tersebut.

Namun, Hengky mengaku kenal dengan Totoh yang juga salah satu tersangka kasus tersebut.

"Kalau pertemuan saya tidak tahu tetapi kalau dengan Pak Totoh-nya saya kenal," ungkapnya.

Selain Totoh, ia juga mengaku kenal dengan Andri yang juga telah ditetapkan tersangka.

"Kalau putranya Pak Umbara saya kenal tetapi karena banyak nama-namanya kadang suka lupa yang mana yang mana," kata Hengky.

Dalam konstruksi perkara disebut pada Maret 2020 karena adanya pandemi COVID-19, Pemkab Bandung Barat menganggarkan sejumlah dana untuk penanggulangan pandemi COVID-19 dengan melakukan refocusing anggaran APBD Tahun 2020 pada Belanja Tidak Terduga (BTT).

Dengan menggunakan bendera CV Jayakusuma Cipta Mandiri (JCM) dan CV Satria Jakatamilung (SJ), Andri mendapatkan paket pekerjaan dengan total senilai Rp36 miliar untuk pengadaan paket bahan pangan Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (Bansos JPS).

Sedangkan M Totoh dengan menggunakan PT JDG dan CV SSGCL mendapakan paket pekerjaan dengan total senilai Rp15,8 miliar untuk pengadaan bahan pangan Bansos JPS dan Bantuan Sosial terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (Bansos PSBB).

Dari kegiatan pengadaan tersebut, Aa Umbara diduga telah menerima uang sejumlah sekitar Rp1 miliar yang sumbernya disisihkan oleh M Totoh dari nilai harga per paket sembako yang ditempelkan stiker bergambar Aa Umbara untuk dibagikan pada masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Sementara M Totoh diduga telah menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2 miliar dan Andri juga diduga menerima keuntungan sejumlah sekitar Rp2,7 miliar.

Selain itu, Aa Umbara juga diduga menerima gratifikasi dari berbagai dinas di Pemkab Bandung Barat dan para pihak swasta yang mengerjakan berbagai proyek di Kabupaten Bandung Barat sejumlah sekitar Rp1 miliar dan fakta ini masih terus akan didalami oleh tim penyidik KPK.