Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Korupsi Bansos Covid di Kemensos

Jaksa Sebut Perbuatan Eks Mensos yang Terima Suap Saat Pandemi COVID-19 Ironis

JPU KPK Ikhsan Fernandi mengatakan, perbuatan Juliari merugikan masyarakat kecil yang terkena dampak ekonomi dari pandemi COVID-19.

Jaksa Sebut Perbuatan Eks Mensos yang Terima Suap Saat Pandemi COVID-19 Ironis
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara (kanan) saat mendengarkan tuntutan Jaksa KPK dalam perkara suap pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek, Rabu (28/7/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan perbuatan eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sangat ironis.

Hal itu lantaran Juliari menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) di saat pandemi COVID-19.

JPU KPK Ikhsan Fernandi mengatakan, perbuatan Juliari merugikan masyarakat kecil yang terkena dampak ekonomi dari pandemi COVID-19.

"Perbuatan terdakwa yang mengambil keuntungan dari pengadaan bansos sembako COVID-19 di Kementerian Sosial yang dipimpinnya ini merupakan perbuatan yang sangat tercela dan suatu ironi di tengah penderitaan," kata jaksa Ikhsan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Juliari Batubara dituntut 11 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek.

Baca juga: Kuasa Hukum: Tuntutan Juliari Tidak Sesuai Fakta Sidang

Selain pidana badan, Juliari juga dituntut untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp14.597.450.000 subsider 2 tahun penjara dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak Juliari selesai menjalani pidana pokoknya.

"Apalagi terdakwa selaku menteri sosial seharusnya mengawasi pengawasan bansos sembako yang diperuntukkan untuk masyarakat kecil agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," kata jaksa.

"Tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa ini tentu sangat memprihatinkan kita semua karena dalam kondisi perekonomian masyarakat yang sulit dan susah sebagai dampak meluasnya penyebaran pandemi COVID-19, di sisi lain ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dalam pelaksanaan bansos sembako dari pemerintah kepada masyarakat," imbuhnya.

Jaksa KPK berharap Juliari mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas