Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Penanganan Covid

Komisi VII : Pemerintah Harus Fokus Layani Masyarakat yang Ingin Vaksin

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah memaksimalkan sumber daya untuk mempercepat vaksinasi.

Komisi VII : Pemerintah Harus Fokus Layani Masyarakat yang Ingin Vaksin
Tribunnews/Herudin
Tenaga kesehatan dari TNI Angkatan Udara (AU) dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi melakukan vaksinasi Covid-19 di Mal Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (27/7/2021). Serbuan vaksinasi Covid-19 yang dilakukan TNI AU bersama Pemerintah Kota Bekasi tersebut disambut antusias warga dan dilakukan untuk mempercepat herd immunity (kekebalan komunal) di Indonesia. Tribunnews/Herudin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil penelitian UNICEF dan Our World in Data menyebutkan sekitar 65 persen masyarakat Indonesia bersedia menerima vaksin.

Angka ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan penerimaan masyarakat AS atas program vaksinasi yang hanya sebesar 63 persen.  

Sementara penerimaan masyarakat Jepang terhadap vaksin sebesar 71 persen,  masyarakat Singapura 80 persen dan masyarakat Inggris sebesar 84 persen.

Baca juga: Setelah Didi Riyadi, Anggota DPR RI Termuda dari Dapil Sulut Juga Kirim Surat Terbuka untuk Jokowi

Berdasarkan data itu, anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah memaksimalkan sumber daya untuk mempercepat vaksinasi.

Pemerintah tidak bisa beralasan vaksinasi lambat, karena penolakan di kalangan masyarakat. 

"Faktanya lebih banyak masyarakat yang mau divaksin. Bahkan di beberapa tempat banyak yang rela antri berlama-lama agar dapat divaksin," ujar Mulyanto, kepada wartawan, Jumat (30/7/2021). 

Karena itu, lanjut Mulyanto, Pemerintah harus tanggap dengan antusiasme masyarakat ini. 

Dia meminta Pemerintah siapkan stok vaksin yang cukup, perbanyak sentra vaksinasi.

Satu di antara caranya bisa dengan melibatkan kader PKK dan Posyandu di RW se-Indonesia. 

"Pemerintah harus fokus melayani masyarakat yang mau vaksin sambil terus aktif melakukan sosialisasi dan edukasi pentingnya vaksin," imbuh Mulyanto. 

Baca juga: Pesta Ultah saat PPKM: Seleb TikTok Juy Putri Didenda Rp 12 Juta, Hotel Rp 17 Juta

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas