TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana vaksin dosis ketiga semakin santer menyusul studi para peneliti China yang menemukan fakta, bahwa tingkat kekebalan vaksin mengalami penurunan setelah enam bulan disuntikkan. 

Pemerintah Indonesia sendiri mencanangkan vaksin Moderna sebagai booster dosis ketiga ini untuk tenaga kesehatan.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai bahwa saatnya pemerintah menggenjot pengembangan vaksin domestik, agar tidak tergantung pada vaksin impor.

Apalagi, kalau vaksinasi Covid-19 ini diperlukan pengulangan secara regular dalam beberapa tahun sekali.

Baca juga: Pasokan Terbatas, Kemenkes Tegaskan Vaksinasi Booster Hanya untuk Tenaga Kesehatan

Mulyanto mengingatkan pemerintah bahwa kebutuhan vaksin ke depan akan lebih banyak.

Apalagi bila vaksinasi Covid-19 ini diperlukan pengulangan secara regular dalam beberapa tahun sekali.

Karena itu pemerintah harus pintar menggunakan anggaran agar semua kebutuhan terpenuhi dengan baik.

Mulyanto melihat antusiasme warga terhadap vaksinasi ini cukup tinggi. 

Beberapa Kepala Daerah mengeluh kehabisan vaksin.

Sementara neraca vaksin dan stok yang ada di BUMN Bio farma relative tipis untuk menyangga target 1 juta bahkan 5 juta dosis per hari. 

"Jadi memang, selayaknya pemerintah menggenjot pengembangan Vaksin Merah Putih dengan memenuhi kebutuhan sumber daya dan sarana riset yang diperlukan termasuk untuk uji klinis dan produksi massalnya," kata Mulyanto kepada Tribunnews, Senin (2/8/2021).

"Para peneliti vaksin kita mampu berinovasi untuk itu. Tim LBM Eijkman dan Tim Universitas Airlangga di bawah koordinasi Konsorsium Riset Covid-19, BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) adalah dua lembaga yang memperlihatkan kinerja terdepan," lanjut Mulyanto.

Baca juga: Kedatangan 3,5 Juta Vaksin Moderna dan 620 Ribu AstraZeneca, Menko PMK: Jangan Ragu Vaksinasi

Mulyanto menilai, penggunaan vaksin Merah Putih menjadi penting dan mendesak sebagai upaya membangun keunggulan SDM dan kemandirian inovasi domestik, selain juga agar Indonesia tidak sekedar menjadi pasar bisnis vaksin semata. 

Mulyanto menyayangkan bila anggaran dari utang yang terbatas ini terkuras habis ratusan triliun untuk membeli puluhan juta dosis vaksin impor.

"Sayangnya, Pemerintah terkesan adem-adem saja dan membiarkan riset vaksin Merah Putih ini berjalan bisnis as usual. Bahkan terkesan masih maju-mundur," kata Anggota Komisi VII DPR RI itu.

Baca juga: Legislator NasDem Minta Pemerintah Transparan soal Keberadaan Vaksin

Seperti diketahui, saat ini Indonesia memiliki 11 platform riset vaksin Merah Putih yang dijalankan oleh 6 lembaga riset pemerintah dan perguruan tinggi, yakni LBM Eijkman, LIPI, UI, ITB, Unair, dan UGM. 

Yang tercepat, LBM Eijkman menjadwakan uji klinis tahap 1-3 bersama BUMN Bio Farma pada buan Juli-Desember 2021 dan target memperoleh izin BPOM dan diproduksi massal pada bulan Januari 2022. 

Namun karena kondisi infrastruktur produksi vaksin BUMN Bio Farma hanya dapat memproduksi vaksin berbasis protein rekombinan ragi maka produksi massal vaksin ini diperkirakan paling cepat September 2022.