Dapat Hibah Vaksin dari Inggris, Menlu: Pemerintah Akan Terus Kerja Keras Bangun Hubungan Bilateral
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi akan mengupayakan ketersediaan vaksin bagi rakyat Indonesia dengan kerja sama bilateral dengan negara lain
Penulis: Galuh Widya Wardani
Editor: Miftah
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengatakan akan terus bekerja keras dalam mengupayakan ketersediaan vaksin bagi rakyat Indonesia.
Hal ini dilakukan demi Indonesia dapat keluar dari pandemi Covid-19.
Mengutip Tribunnews.com, Selasa (3/8/2021) Retno mengatakan, pihaknya akan terus membangun kerja sama bilateral yang baik dengan negara-negara lain.
Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan kebutuhan vaksin di Indonesia dapat tercukupi.
"Pemerintah akan terus bekerja keras untuk mengamankan pengadaan vaksin bagi kepentingan rakyat Indonesia," kata Retno, Senin (2/8/2021).
Menurut Retno, kerja sama melalui dose-sharing mechanism merupakan satu cara yang penting untuk dilakukan agar dunia dapat keluar dari pandemi ini.
Baca juga: Sejumlah Pusat Perbelanjaan Wajibkan Pegawai Tunjukkan Surat Vaksinasi Covid-19
Baca juga: Terlambat Dapat Vaksinasi Dosis Kedua? Jangan Khawatir Tak Pengaruhi Efektifitas Vaksin
Hasil dari kerja sama bilateral dengan negara lain dapat terlihat kala Indonesia mendapatkan hibah vaksin dari berbagai negara, seperti di antaranya dari Kerajaan Inggris.
Sebagai informasi, pada Senin (2/8/2021) Kerajaan Inggris menghibahkan vaksin AstraZeneca sebanyak 620 ribu dosis kepada Indonesia.
Retno mengatakan, ratusan ribu vaksin AstraZeneca itu merupakan dukungan kerja sama dose-sharing bilateral dari Pemerintah Inggris.
Dukungan vaksin dari Inggris ini juga merupakan hasil komunikasi intensif yang dilakukan dengan Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab saat pertemuan G-20 di Mattera di Italia pada 29 Juni 2021 lalu.
"Diskusi terakhir untuk mematangkan kerja sama dose sharing ini saya lakukan dengan Secretary Raab di sela-sela pertemuan G-20 di Mattera, Italia pada tanggal 29 Juni 2021 lalu," ujar Retno.
Atas bantuan tersebut, Retno menyampaikan apresiasi dan penghargaan Pemerintah Inggris.
Baca juga: Pimpinan Komisi VIII: Gencarkan Vaksinasi di Daerah yang Tingkat Mobilitasnya Tinggi
Tidak hanya Inggris, sebelumnya Indonesia juga menerima vaksin Moderna sebanyak 3,5 juta dosis yang merupakan hibah dari Amerika Serikat.
Indonesia juga telah menerima 4.500.160 dosis vaksin dari AS dalam 2 tahap. Tahap pertama 3.000.060 dosis vaksin dan tahap kedua 1.500.100.
Sehingga, jumlah dukungan kerja sama Pemerintah AS melalui COVAX Facility yang telah diterima Indonesia adalah 8.000.160 dosis vaksin jadi.
Vaksin jenis ini, direncanakan akan digunakan untuk para tenaga kesehatan Indonesia.
Hal ini dilakukan, mengingat besar risiko nakes karena setiap hari bertemu dengan berbagai virus mutasi Covid-19 saat menangani pasien.
Diberitakan Tribunnews.com, Selasa (3/8/2021), untuk itu, Menkes Budi berharap para nakes mendapatkan perlindungan ekstra.
Baca juga: Tinjau Sentra Vaksinasi Merdeka Sambil Bagi Sembako, Bamsoet Ajak Masyarakat Sukseskan Vaksinasi
"Karena tenaga kesehatan kita itu yang setiap hari bertemu dengan virus yang tinggi sekali kadarnya dan mereka harus kita lindungi mati-matian agar bisa konsentrasi bekerja. agar mereka bisa konsentrasi bekerja," ujar Menkes Budi dalam konferensi pers virtual, Jumat (9/7/2021).
Rencananya, vaksinasi ketiga atau booster akan dilakukan secara bertahap untuk 1,47 juta tenaga kesehatan.
Perlu diketahui pula, Menkes sebelumnya telah berdiskusi terlebih dahulu dengan Badan POM dan ITAGI terkait penyelenggaraan vaksinasi ketiga khusus nakes dengan menggunakan vaksin Moderna.
"Kami juga sudah berdiskusi dengan BPOM dan ITAGI sebagai penasehat independen mengenai program vaksinasi ini dan sudah menyetujui vaksin ketiga akan diberikan menggunakan vaksin Moderna sehingga bisa memberikan kekebalan maksimal terhadap variasi-variasi mutasi yang ada," jelas Menkes.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Rina Ayu Panca Rini)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.