Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pencegahan stunting adalah agenda besar pemerintah di bidang kesehatan dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi pandemi COVID-19 menyebabkan laju penurunan stunting melambat.

Untuk mengejar target prevalensi sebesar 14% pada tahun 2024, diperlukan reorientasi program yang lebih nyata dan terarah di lapangan, dengan penekanan pada intervensi spesifik pemenuhan nutrisi anak, dan diprioritaskan kepada kelompok miskin yang mengalami pukulan terberat di masa pandemi ini.

Hal mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan The Habibie Center (THC) dalam rangka Studi Kebijakan Pencegahan Stunting di Era Pandemi.

FGD dipandu dr. Tono Rustiano,  Pemerhati Stunting dan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, yang meliputi wakil dari Sekretariat Wakil Presiden, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, ahli gizi, akademisi, organisasi sosial dan keagamaan, serta wakil dari dunia industri.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)  memaparkan mengenai tantangan yang dihadapi dalam upaya penurunan stunting dan strategi yang akan ditempuh untuk mencapai target RPJMN 2020-2024 yaitu prevalensi stunting sebesar 14% pada 2024.

Baca juga: Cegah Anak Stunting Bukan Hanya Jadi Tanggungjawab Ibu-ibu

Upaya meliputi sejumlah intervensi spesifik (pemberian makanan pendamping ASI, makanan tambahan ibu hamil dan balita kurus, imunisasi, konseling dan pendidikan gizi, dan lain-lain)  dan intervensi sensitif (penyediaan air bersih, sanitasi, perlindungan sosial, stimulasi dini, PAUD, bantuan pangan, dan lain-lain).

Saat ini Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Stunting telah disusun dan dikoordinasikan secara komprehensif, di antaranya dituangkan dalam delapan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.  

Pada sesi ini dinyatakan bahwa tantangan terbesar dalam mencegah dan menurunkan angka stunting tersebut ada pada implementasi dari strategi dan aksi konvergensi itu sendiri.

Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan dari Sekretariat Wakil Presiden mengatakan, terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan Stranas stunting.

Ia menyebut belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan penggunaan sumber daya serta keterbatasan kapasitas penyelenggaraan program.

Selain itu, terungkap juga bahwa istilah stunting sendiri belum terlalu dikenal di kalangan masyarakat, sedangkan upaya perubahan perilaku untuk mencegah stunting juga akan memerlukan waktu.  

Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D, Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memaparkan sejumlah dampak pandemi terhadap stunting yakni terhambatnya pelayanan kesehatan (seperti penutupan posyandu sebagai fasilitas pemantauan stunting), dan penurunan daya beli masyarakat.

Baca juga: Soroti Stunting di Indonesia, Megawati: Ibu-ibu Jangan Terlalu Sibuk Nonton Sinetron

Ditambah lagi adanya pengalihan anggaran yang semula dialokasikan untuk program penurunan stunting kepada program penanganan COVID-19, baik di tingkat Pusat, Kota/Kabupaten hingga tingkat desa.