Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Seleksi Kepegawaian di KPK

75 Pegawai KPK Minta Firli Bahuri Taat Hukum dan Laksanakan Tindakan Korektif Ombudsman

Hotman Tambunan nilai Firli Bahuri hanya sedang mengulur waktu untuk melakukan tindakan korektif hasil pemeriksaan Ombudsman

75 Pegawai KPK Minta Firli Bahuri Taat Hukum dan Laksanakan Tindakan Korektif Ombudsman
Tribunnews/Irwan Rismawan
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri memberikan keterangan terkait pelantikan pegawai KPK saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (1/6/2021). Dalam keterangannya, Firli mengklaim sebanyak 1.271 pegawai yang lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti proses pelantikan. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyikapi pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri yang menyebut pelaksanaan hasil pemeriksaan Ombudsman RI harus menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Perwakilan Tim 75, Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif KPK Hotman Tambunan mengatakan, pernyataan tersebut menunjukkan Firli Bahuri hanya sedang mengulur waktu untuk melakukan tindakan korektif hasil pemeriksaan Ombudsman.

"Kami sudah mencabut permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi dan telah ditetapkan pencabutannya oleh majelis MK pada tanggal 26 Juli 2021," terang Hotman lewat keterangan tertulis, Rabu (4/8/2021).

Baca juga: KPK Periksa Anggota DPR Dedi Mulyadi di Kasus Korupsi Suap Banprov Indramayu

Menurut Tim 75, tidak ada jaminan pimpinan KPK sebagaimana disampaikan Firli Bahuri bahwa akan melaksanakan putusan MA.

Faktanya ada putusan kasasi MA yang diajukan oleh pegawai KPK termasuk Hotman dan eks Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko pada perkara Kasasi Nomor 64K/TUN/2020 tanggal 10 Maret 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hotman mengatakan, putusan MA tersebut tidak pernah dilaksanakan sampai hari ini.

"Bahkan kami sampai harus meminta pengadilan untuk melaksanakan eksekusinya sebagaimana surat permohonan eksekusi yang kami sampaikan pada tanggal 2 Juli 2021," katanya.

Baca juga: Peran Tersangka Atur Pengesahan RAPBD Didalami KPK Lewat 10 Eks DPRD Jambi

Tim 75 berpandangan semua masyarakat, apalagi sarjana hukum, pasti paham bahwa hasil pemeriksaan Ombudsman adalah putusan hukum yang pelaksanaannya tidak bergantung kepada putusan lembaga lainnya.

"Asumsikan MA mengatakan bahwa Perkom 1/2021 sah, ini tidak akan membatalkan hasil pemeriksaan Ombudsman," kata Hotman.

Sebab, lanjutnya, temuan Ombudsman menyebutkan ada penyalahgunaan wewenang dengan pemecatan berdasarkan berita acara tertanggal 25 Mei 2021.

Halaman
12
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas