Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Kurangi Overcapacity Lapas, Wamenkumham Sebut Ada 3 RUU yang Urgen Disahkan

Menurut Eddy, ada beberapa amandemen pasal di dalam RUU Narkotika untuk mengurangi overcapacity.

Kurangi Overcapacity Lapas, Wamenkumham Sebut Ada 3 RUU yang Urgen Disahkan
shutterstock
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharief Hiariej mengatakan dalam rangka mengurangi kapasitas berlebihan di lembaga pemasyarakatan, ada tiga Rancangan Undang-Undang yang sangat mendesak untuk segera disahkan.

Hal itu dikatakan Eddy, sapaan karib Edward, dalam webinar Covid-19, Prison Overcrowding And Their Impact on Indonesia's Prison System yang diadakan Ditjen PAS, Kamis (5/8/2021).

Yang pertama dikatakan Eddy yakni RUU No 35 tahun 2009 atau RUU Narkotika. Menurut Eddy, ada beberapa amandemen pasal di dalam RUU Narkotika untuk mengurangi overcapacity.

Baca juga: Sidang Perdana Kasus Prostitusi, Cynthiara Alona Dengar Dakwaan Jaksa, Diancam 15 Tahun Penjara

"Saat di Cipinang, saya betul-betul miris karena terjadi over kapasitas hampir 3 kali lipat atau 300 persen. Kedua, sebagian besar penghuni lapas itu adalah kejahatan narkotika," kata Eddy.

Ditambah, Eddy mengatakan lapas-lapas tersebut sebagian besar berisi para pengguna.

"Dalam studi kejahatan, seorang pengguna narkotika, dia itu bukan offender, tapi dia lebh kepada victim, makanya dikenal dengan istilah criminal without a victim atau victimless. Mereka itu sebetulnya adalah korban," katanya.

Baca juga: Tolak Langkah Korektif Ombudsman, KPK Nyatakan Pegawainya Masih Dibebastugaskan

Maka itu, dalam RUU Narkotika, Eddy mengatakan para pengguna narkotika tak lagi dijatuhi hukuman pidana, tapi direhabilitasi.

RUU kedua, dikatakan Eddy, yakni RUU KUHP, yang menurutnya dalam RUU ini sudah berorientasi pada hukum modern.

Diketahui, KUHP diyakini bersumber dari hukum-hukum zaman kolonial Belanda.

Halaman
12
Penulis: Reza Deni
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas