Ujang menegaskan munculnya baliho yang menampilkan ketiga politikus tersebut tak lepas dari keinginan berkontestasi di 2024 mendatang.

Baca juga: Baliho Puan Maharani Banyak Terpasang di Sejumlah Daerah: Bukan Kampanye Politik, Tapi . . .

"Itu bagian dari sosialisasi yang dilakukan untuk kepentingan meningkatkan popularitas dan elektabilitas mereka."

"Kita tahu mereka berkeinginan untuk maju sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2024 nanti," ujar Ujang, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (5/8/2021).

"Jadi mereka sudah bergerak pasang baliho dimana. Fenomena memperkenalkan diri sejak dini ke publik. Harapannya publik semakin familier dengan mereka," imbuhnya.

Meski demikian, Ujang menilai pemasangan baliho untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas tidaklah dilarang.

Hanya saja, dia beranggapan pemasangan baliho itu tidaklah tepat dari segi waktu. Sebab saat ini masyarakat masih terdampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Baliho Cak Imin Mulai Bermunculan, PKB: Bukan Instruksi Ketua Umum

"Pemasangannya tak pas waktunya, tak tepat timingnya karena masyarakat sedang susah karena Covid-19."

"Maka pemasangan baliho itu hanya akan mendapat nyinyiran publik, hanya akan mendapat olok-olok rakyat. Karena dianggap tak sensitif atas penderitaan rakyat," jelasnya.

Akan lebih bijak, menurut Ujang, apabila sosialisasi baliho tersebut dihentikan terlebih dahulu.

Dana pemasangan baliho, lanjutnya, juga dinilai lebih baik digunakan untuk membantu masyarakat.

"Seharusnya sosialisasi baliho tersebut di rem dulu, di stop dulu. Rakyat sedang sulit, banyak yang nggak bisa makan dan rakyat juga tak butuh baliho."

"Artinya dana-dana seperti pasang baliho lebih baik digunakan dulu untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19."

"Bantu rakyat dulu, baru sosialisasi. Rakyat mesti diprioritaskan dibandingkan dengan pemasangan baliho," kata Ujang.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Vincentius Jyestha Candraditya)