Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Eks Terpidana Korupsi Jadi Komisaris, PKS Ingatkan Kementerian BUMN Soal Core Value AKHLAK

Penujukan direksi atau komisaris suatu perusahaan BUMN harus mengacu pada core value yang dibuat Kementerian BUMN yaitu AKHLAK.

Eks Terpidana Korupsi Jadi Komisaris, PKS Ingatkan Kementerian BUMN Soal Core Value AKHLAK
Warta Kota/Henry Lopulalan
Izedrik Emir Moeis saat berstatus tersangka kasus suap proyek PLTU Tarahan mendatangi KPK, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2012). Politisi senior PDIP ini bukan menjani pemeriksaan tapi menandatangani perpanjangan masa tahanannya oleh KPK. (Warta Kota/Henry Lopulalan) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin Ak mengingatkan penujukan direksi atau komisaris suatu perusahaan BUMN harus mengacu pada core value yang dibuat Kementerian BUMN yaitu AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).

Hal itu disampaikan Amin Ak menyikapi mantan terpidana korupsi Izedrik Emir Moeis menjadi komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero).

"Penunjukan direksi atau komisaris BUMN seharusnya mengacu kepada Core Value yang dibuat oleh Kementerian BUMN yaitu AKHLAK," kata Amin Ak kepada Tribunnews, Jumat (6/8/2021).

Baca juga: Eks Terpidana Korupsi Jadi Komisaris, Legislator PPP Saran Kementerian BUMN Beri Penjelasan Publik

Amin Ak mengungkapkan bahwa dirinya sudah sering menyampaikan ke Menteri BUMN Erick Thohir soal penunjukan direksi dan komisaris BUMN, yaitu terkait integritas moral dan kompetensi.

Selain itu ada nilai-nilai yang sudah sangat dipahami dan diterima oleh publik dalam pengelolaan perusahaan yaitu prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance).

"Di mana kesesuaian penunjukkan Emir Moeis dan beberapa Komisaris BUMN sebelumnya yang dikritisi oleh publik dengan core value 'AKHLAK'? Hanya Kementerian BUMN yang tahu," ucap Amin Ak.

"Kalau menurut saya itu pelanggaran terhadap AKHLAK dan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik," pungkasnya.

Baca juga: Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah di Negeri Ini Tidak Ada yang Berkualitas?

Izedrik Emir Moeis merupakan napi koruptor yang menerima suap terkait proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR.

Sebagaimana yang termuat dalam situs PT Pupuk Iskandar Muda, Emir Moeis diangkat sebagai komisaris. 

Di situs resminya, Pupuk Iskandar Muda mengaku menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam menjalankan usahanya.

Penulis: chaerul umam
Editor: Theresia Felisiani
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas